Kompas.com - 08/03/2017, 14:57 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon tak menampik jika sosialisasi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan atas permintaan pimpinan DPR.

Hal itu, kata dia, untuk menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah dan DPR 2016 lalu bahwa perlu adanya sosialisasi untuk RUU KPK.

"Ya karena memang pada waktu rapat konsultasi dengan Presiden pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri menyatakan perlu ada sosialisasi untuk revisi UU KPK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2017).

Saat ditanyakan mengapa sosialisasi tersebut bertepatan dengan bergulir derasnya perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Fadli mengatakan sosialisasi tersebut seharusnya telah dilakukan sejak lama.

Sosialisasi ini justru merupakan satu hal yang tertunda dan harus segera dilaksanakan.

(Baca: DPR Gencar Sosialisasikan Revisi UU KPK)

"Harusnya lebih awal. Tapi mungkin karena kegiatan dan lain-lain, dinamika di DPR dan sebagainya itu baru mulai bisa dilakukan," tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Namun, menurutnya, sosialisasi tersebut tak hanya dilakukan terhadap UU KPK saja melainkan terhadap beberapa undang-undang lain. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menampug aspirasi dan masukan terhadap sejumlah RUU.

"Rutin saja yang dilakukan BKD untuk sejumlah RUU juga demikian masukan-masukan. Masukan-masukan dari kampus kan ada yang memang sebagai masukan, kritis, macam-macam," tutur Fadli.

(Baca: Kelanjutan Revisi UU KPK, DPR Tunggu Sinyal Presiden)

Adapun sosialisasi RUU KPK sejauh ini dilakukan ke empat universitas. Sosialisasi ke Universitas Andalas dan Universitas Nasional telah dilakukan.

Rencananya, tanggal 23 Maret mendatang sosialisasi akan dilakukan ke Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan sosialisasi ke Universitas Sumatera Utara.

Menurut Ketua Badan Keahlian (BK) DPR Johnson Rajagukguk, permintaan sosialisasi dimintakan pada Februari lalu. Hal itu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang dianggap belum begitu memahami poin-poin revisi UU KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Nasional
Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Nasional
Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Nasional
Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Nasional
Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Nasional
Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

Nasional
Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Nasional
Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf ke Masyarakat karena Rekayasa Kematian Brigadir J

Ferdy Sambo Minta Maaf ke Masyarakat karena Rekayasa Kematian Brigadir J

Nasional
Tiap Jemaah Berhak Dapat Satu Galon Air Zam-zam Isi 5 Liter

Tiap Jemaah Berhak Dapat Satu Galon Air Zam-zam Isi 5 Liter

Nasional
Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Ironi Ferdy Sambo: Dulu Minta Publik Tak Berasumsi, Kini Akui Beri Informasi Tak Benar soal Brigadir J

Ironi Ferdy Sambo: Dulu Minta Publik Tak Berasumsi, Kini Akui Beri Informasi Tak Benar soal Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.