Soal RUU KPK, Fadli Zon Anggap Pemerintah seperti Manajemen Warung Kopi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah kembali tidak satu suara dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, perbedaan suara ini dapat dilihat dari komentar pejabat pemerintah yang bertolak belakang di media massa.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menilai, draf revisi UU KPK yang ada saat ini sudah cukup baik.

Ia menganggap revisi itu untuk penguatan KPK. (Baca: Luhut Dukung Draf Revisi UU KPK)

Hal sebaliknya diucapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi yang merupakan mantan pimpinan KPK.

Johan menilai bahwa pelemahan KPK akan terjadi jika dalam revisi diselipkan pasal yang membatasi masa tugas KPK, menghapus kewenangan penuntutan, dan diaturnya mekanisme penyadapan dengan izin pengadilan.

(Baca: Jokowi Cermati Gelombang Penolakan Revisi UU KPK)

"Itulah yang sering saya bilang bahwa pemeritah ini manajemennya seperti warung kopi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2016).

Fadli meyakini ada berbagai kepentingan dalam revisi UU KPK yang membuat para pejabat pemerintah tidak satu suara.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan perbedaan kepentingan itu.

Menurut Fadli, yang terpenting pemerintah harus menyatukan dulu pendapatnya dalam rapat internal. Setelah itu, barulah perwakilan pemerintah berbicara di publik.

"Kalau seperti yang sekarang ini, publik akan dengan mudah membaca bahwa pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno sebelumnya mengakui, pemerintah saat ini terbelah dalam menyikapi revisi UU KPK.

Kelompok yang disebutnya sebagai pihak formal, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, mendukung revisi ini. 

(Baca: Jusuf Kalla: Kenapa Harus Khawatir kalau KPK Ada Pengawasnya?)

Sementara itu, ada pula pihak yang disebutnya informal, yakni Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, yang menolak revisi.

"Tetapi, mereka itu untuk second opinion saja, yang secara formal bolak-balik ke DPR untuk membahas revisi UU KPK ini kan Menkumham," ucap Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

"Apa Menkumham bolak-balik ke sini hanya mewakili diri sendiri?"  kata dia.

Hendrawan meminta Jokowi untuk lebih mendengarkan masukan dari kelompok formal. Sebab, kerja mereka berkaitan langsung dengan revisi UU KPK yang saat ini sedang bergulir di DPR.