Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo-Gibran, Sebut Beda Ideologi dan Sikap Politik

Kompas.com - 29/04/2024, 14:55 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menganggap, PKS selama ini telah menunjukan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Partai Gelora Keberatan Jika PKS Masuk Gerbong Prabowo-Gibran

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” sambung dia.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, lanjut Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PKS Beri Sinyal Siap Gabung Prabowo, Gerindra: Masih Dikaji, Mohon Bersabar

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tuturnya.

Tak hanya itu, Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Maka, ia meminta PKS tak perlu berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

“Itu alasan-alasan dasar kenapa PKS enggak perlu meminta-minta bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Malulah sama rakyat,” imbuh dia.

Diketahui PKS belum dikunjungi Prabowo setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih.

Baca juga: PKS dan PPP Berpeluang Ikuti Jejak Nasdem-PKB Gabung Koalisi Prabowo

Sikap Prabowo itu nampak berbeda dengan dua kolega PKS di Koalisi Perubahan yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan, kedua parpol itu sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pihaknya tengah menjajaki komunikasi agar bisa bertemu dengan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com