Pakar Sebut Putusan MA seperti "Remake Film" Putusan MK yang Buka Jalan bagi Anak Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah tak ubahnya seperti "remake film" dari kisah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun putusan MA Nomor Nomor 23 P/HUM/2024 menyatakan, batas usia calon kepala daerah yang sebelumnya minimal 30 tahun ketika mendaftar menjadi 30 tahun ketika dilantik.

Aturan ini, menurut Feri, patut dicurigai menjadi karpet bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Baca juga: Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Perubahan batas usia semacam ini sebelumnya juga diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi calon wakil presiden.

“Kalau bilang dejavu, aku bilang, remake ini, jadi film lama dibuat film baru pemainnya saja yang beda-beda dikit. Ada jalan ceritanya sama, persis kok bahkan,” ujar Feri dalam wawancara eksklusif di program GASPOL! di YouTube Kompas.com, Rabu (5/6/2024) malam.

Feri menuturkan, dalam teori election fraud, salah satu model kecurangan pemilu adalah manipulasi hukum, undang-undang, atau putusan.

Model tersebut juga dicurigai dilakukan dalam putusan MK dan MA yang mengubah batas usia calon kepala negara dan kepala daerah.

Feri lantas mengungkapkan terdapat doktrin Purcell Principle dalam hukum yang tidak membolehkan peraturan kepemiluan diubah menjelang dan saat tahapan pemilu berlangsung.

Doktrin itu berangkat dari pertarungan Purcell melawan Gonzalez di Amerika Serikat.

“Dia bilang, kalau ‘close to’, dekat tahapan, apalagi tahapan itu berlangsung diubah. Ini tahapan sudah dimulai, barang ini (aturan syarat calon kepala daerah) diubah,” tutur Feri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad RIdha Sabana menggugat aturan batas usia calon kepala daerah ke MA.

Gugatan itu diproses hanya dalam waktu 3 hari, yakni dari tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024 oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius dan Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota Majelis.

Dengan putusan itu, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.

Baca juga: Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Publik mencurigai putusan MA akan membuka jalan bagi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, bersaing dalam Pilkada Serentak 2024.

Jika Kaesang didaftarkan menjadi peserta Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang, kemungkinan tidak bisa lolos persyaratan karena usianya belum genap 30 tahun.

Akan tetapi, jika Kaesang menang Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025, usianya sudah genap 30 tahun dan memenuhi syarat usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaru.