Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Kompas.com - 12/04/2024, 18:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Umbu Rauta mengatakan bahwa Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri belum tentu berdampak terhadap putusan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, menurut Umbu, putusan tersebut sangat bergantung pada kemandirian hakim Konstitusi.

Dalam tulisannya, Megawati berharap proses sengketa hasil Pilpres 2024 di MK diliputi oleh keadilan dan kebenaran. Tulisan itu merupakan sejumlah pokok pemikirannya sebagai bagian dari Amicus Curiae.

"Saya memandang apa yang disampaikan Megawati adalah opini di media massa yang bisa berdampak atau tidak berdampak apa-apa dalam proses persidangan sengketa Pilpres 2024," kata Umbu kepada Kompas.com, Jumat (12/4/2024).

Baca juga: Jimly Sebut Amicus Curiae Megawati Bisa Dipertimbangkan Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres

Umbu menyampaikan, meskipun Amicus Curiae disampaikan sebelum tahapan kesimpulan pada 16 April, 2024 tetap belum tentu berdampak pada putusan MK yang bakal dibacakan pada 22 April 2024.

Menurut dia, Amicus Curiae sangat bergantung pada hakim karena sifatnya tidak mengikat.

"Hakim lah yang akan mempertimbangkan apakah Amicus Curiae dapat digunakan dalam penyusunan pendapat hukum untuk kepentingan penyusunan putusan atau tidak," ujar Umbu.

Di lain sisi, dia berpendapat bahwa Amicus Curiae harus disampaikan secara langsung ke MK sebagai wujud peran serta pihak ketiga dalam memberi pandangan terkait sengketa hasil Pilpres.

Sebab, biasanya pengadilan memberi ruang untuk menyampaikan Amicus Curiae sampai tahapan pembuktian, sebagai salah satu informasi atau pandangan yang dapat berdampak atau tidak berdampak dalam penyusunan putusan.

Baca juga: Amicus Curiae Megawati Singgung Etika Presiden sampai Puncak Evolusi Kecurangan Pemilu 2024

Namun, Umbu menyatakan bahwa persoalan disampaikan secara langsung atau tidaknya Amicus Curiae tidak juga berdampak pada putusan MK. Sebab, hanya merupakan mekanisme dalam hukum.

"Yang utama adalah apakah berdampak bagi hakim atau tidak, ketika menyusun pendapat hukum dan selanjutnya menyusun putusan, tergantung pada masing-masing hakim. Mereka memiliki independensi dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa," ujar Umbu.

"Pertimbangan yang mungkin digunakan dalam mempertimbangkan Amicus Curiae yaitu relevansinya dengan dalil para pihak yang bersengketa, atau relevansinya dengan pendapat hukum masing-masing hakim," kata Dekan Fakultas Hukum UKSW ini lagi.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berharap proses sengketa hasil Pilpres 2024 di MK diliputi oleh keadilan dan kebenaran.

Baca juga: Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Hal itu disampaikan bersamaan dengan sejumlah pokok pemikirannya sebagai bagian dari Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk MK, di tengah proses sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Dalam artikel opini yang ditulis di Harian Kompas, Selasa (9/4/2024), Megawati menulis rakyat Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan para Hakim Konstitusi terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia berharap perkara itu diputus seadil-adilnya berlandaskan Pancasila.

"Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tecermin dalam Pancasila. Sebab Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme," tulis Megawati dikutip dari Kompas.id.

Megawati juga mengingatkan supaya para Hakim Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilpres 2024 selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Baca juga: Politikus PDI-P: Jika Jokowi Ingin Rekonsiliasi dengan Megawati, Syaratnya Kedepankan Bangsa, Bukan Keluarga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com