Bila Fajar Keadilan Menyingsing di MK dan Ujian Kenegarawanan Megawati

BUKAN hanya publik, Megawati Soekarnoputri pun berharap fajar keadilan menyingsing di Mahkamah Konstitusi (MK).

Boleh jadi karena itu ia memilih “sembunyi” dari hiruk-pikuk diskusi publik tentang dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kini ditangani MK.

Megawati mengemukakan pandangan dan harapannya atas hakim yang sedang mengadili sengketa pilpres.

Menariknya, pandangan tersebut ditulis dalam artikel berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” (Kompas.id, 08/04/2024). Bukan disampaikan melalui pidato, konferensi pers, atau wawancara khusus yang bisa diliput banyak media massa.

Saya menduga agar pesannya sampai secara utuh, tak terpotong-potong, terutama kepada hakim MK.

Di samping itu, dikemukakan sebagai “seorang warna negara Indonesia”, bukan sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik (parpol) peraih suara terbanyak tiga kali pemilu berturut-turut, tapi capres-cawapres jagoannya kalah telak pada Pilpres 2024.

Pandangan itu merupakan sikap pribadi yang disuarakan sebagai bagian dari “amicus curiae” (sahabat pengadilan). Sebagaimana “amicus curiae” yang juga disuarakan oleh para profesor dari sejumlah kampus, budayawan/seniman, dan berbagai kalangan lain kepada hakim MK beberapa waktu lalu.

Tak mewakili sikap parpol yang dipimpinnya. Namun, tetap saja memiliki daya pengaruh, karena disuarakan oleh pemimpin parpol terbesar.

Saya mengamini pandangan Megawati tersebut. Apakah fajar keadilan akan menyingsing di MK, ataukan MK membiarkan praktik elektoral penuh aroma penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam sejarah demokrasi Indonesia?

Inilah pertanyaan pokok artikel tersebut. Saya kira juga menjadi pertanyaan pokok sebagian publik Indonesia.

Kenegarawanan

MK sedang mengadili sengketa Pilpres 2024. Baik pasangan 01 (Anies-Muhaimin) maupun pasangan 03 (Ganjar-Mahfud) sama-sama menggugat hasil pilpres yang dimenangkan pasangan 02 (Prabowo-Gibran) di MK.

Keduanya mendalilkan hal yang kurang lebih sama, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi kecurangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Hasil pilpres dan dalil gugatan pasangan 01 dan 03 sebenarnya tak meleset dari perbincangan publik sebelum pilpres digelar.

Aroma kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden pada Pilpres 2024 sudah tercium pascaterbitnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial.

Putusan MK itu menjadi sandaran hukum bagi pasangan Prabowo-Gibran mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), meski Gibran belum memenuhi syarat usia.

Putusan itu dikecam oleh banyak kalangan. Megawati pun mengecamnya. Dinilai menabrak aturan, melanggar kepatutan (moralitas), dan melecehkan nalar publik.

Isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta politik dinasti yang dikaitkan dengan kekuasaan Orde Baru kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo.

Putusan MK Nomor 90 itu juga berakibat pada sejumlah hakim MK dijatuhi hukuman etik. Bahkan, Anwar Usman, paman Gibran, diberhentikan dari jabatan ketua MK.

Putusan itu juga merembet pada pemberian sangsi etik oleh DKPP (Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu) kepada anggota KPU.

DKPP menilai pelanggaran etik terbukti dilakukan komisioner KPU, karena tidak mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan tidak melakukan revisi aturan prosedur terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pascaterbitnya putusan Nomor 90 tersebut.

DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU. Enam komisioner lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.

Semua itu menjadi residu Pilpres 2024 yang tentu saja menurunkan derajat legitimasinya. Bahkan, menjadi materi gugatan di MK.