Sidang MK, Sri Mulyani Sebut Penyusunan APBN 2024 Dilakukan Sebelum Tahapan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan sebelum adanya tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat memberikan keterangan untuk sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

“Proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Di Sidang MK, Menko PMK Ungkap Pertimbangan Pilih Wilayah Kunjungan Kerja untuk Salurkan Bansos

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menegaskan, penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah disusun dan ditetapkan sebelum tahapan pesta demokrasi.

Pemerintah dan DPR menetapkan APBN sebelum adanya penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahu 2024 yang dilakukan oleh KPU waktu penetapan undang-undang APBN 2024 telah selesai,” kata Sri Mulyani.

“Bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023,” imbuhnya.

Selain Sri Mulyani, lembaga peradilan konstitusi ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Untuk diketahui, para menteri ini dihadirkan sebagai saksi sengketa pilpres atas permintaan MK. Mahkamah juga mendatangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada sidang hari ini.

Nantinya, hanya majelis hakim yang akan mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP sedangkan pihak-pihak lainnya hanya mengikuti sidang.

Sebagaimana diketahui, ada dua pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Di Sidang MK, Sri Mulyani: Tak Ada Perbedaan Pembayaran Bansos 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pemohon pertama adalah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemohon kedua adalah pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Sementara itu, pihak terkait adalah paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.