Airlangga Siap Jelaskan soal Bansos dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bakal menjelaskan mekanisme bantuan sosial (bansos) saat menghadiri sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas menteri terkait yang ada di Kabinet Indonesia Maju.

“Tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: MK Kirim Surat Panggilan ke Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir untuk Hadiri Sengketa Pilpres

“Mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos, bicara perlinsos. Bicara yang sifatnya pemerintahan saja,” sambung dia.

Ia menceritakan, sudah menerima undangan dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam.

Maka, Airlangga menekankan bakal menghadiri sidang sengketa pilpres tersebut.

“Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam,” sebut dia.

Di sisi lain, ia tak menjawab secara gamblang apakah sudah berkoordinasi maupun mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Itu tupoksinya pemerintah, silahkan menjelaskan tupoksi pemerintah,” imbuh dia.

Diketahui salah satu yang dianggap menjadi kecurangan pada Pilpres 2024 adalah pembagian bansos.

Baca juga: Sudah Terima Undangan dari MK, Airlangga: Saya Hadir

Hal itu disampaikan dari kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain Airlangga, MK juga memanggil tiga menteri lain yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.