Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Orang Dekat Jokowi Maju Pilkada, Sekjen PDI-P Singgung Semangat Reformasi Anti KKN

Kompas.com - 01/04/2024, 19:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang semangat reformasi yang justru dituangkan untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan merespons kabar bahwa belakangan, orang-orang yang bekerja untuk Presiden Jokowi mendapatkan restu untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Sebenarnya kalau kita mencermati seluruh semangat reformasi, spiritnya itu kan anti KKN," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

"Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu, itu juga tidak boleh dilakukan termasuk bentuk-bentuk nepotisme," lanjutnya.

Baca juga: PDI-P Akui Komunikasi dengan Khofifah untuk Pilkada Jatim 2024

Hasto lantas mencontohkan bagaimana penyelenggaraan Pilpres 2024 yang dinilai erat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power Presiden Jokowi.

Semisal, mulai dari proses pencalonan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres), yang menurutnya, dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah rekayasa hukum itu berhasil dilakukan pada Pilpres, menurut Hasto, upaya-upaya rekayasa itu berlanjut hingga Pilkada selanjutnya.

"Sehingga rekrutmen calon-calon pemimpin yang dimulai dari kepala daerah itu dicari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan," imbuhnya.

Baca juga: Golkar Bantah Tekan PDI-P soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

Atas hal itu, Hasto bertanya-tanya kemana hak rakyat yang berdaulat untuk dapat memimpin negara dan daerah.

Hasto menjelaskan, pernyataannya itu dimaksudkan bahwa untuk menjadi kepala daerah bukan lah harus berasal dari orang dekat keluarga Jokowi.

"Tapi ini merupakan hak konstitusional warga negara. Maka PDI Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali," tegasnya.

Sebagai informasi, sejumlah orang terdekat atau keluarga Presiden Jokowi saat ini satu per satu mulai terjun ke dunia politik.

Sebelumnya hal itu dimulai oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga maju dala Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Anggap Pelaksanaan Pilpres Menyimpang, PDI-P Siap-siap Gugat ke PTUN

Berikutnya ada menantu Jokowi, Bobby Nasution yang saat ini menjabat Wali Kota Medan.

Kemudian menyusul anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini memimpi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com