Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Orang Dekat Jokowi Maju Pilkada, Sekjen PDI-P Singgung Semangat Reformasi Anti KKN

Kompas.com - 01/04/2024, 19:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang semangat reformasi yang justru dituangkan untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan merespons kabar bahwa belakangan, orang-orang yang bekerja untuk Presiden Jokowi mendapatkan restu untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Sebenarnya kalau kita mencermati seluruh semangat reformasi, spiritnya itu kan anti KKN," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

"Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu, itu juga tidak boleh dilakukan termasuk bentuk-bentuk nepotisme," lanjutnya.

Baca juga: PDI-P Akui Komunikasi dengan Khofifah untuk Pilkada Jatim 2024

Hasto lantas mencontohkan bagaimana penyelenggaraan Pilpres 2024 yang dinilai erat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power Presiden Jokowi.

Semisal, mulai dari proses pencalonan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres), yang menurutnya, dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah rekayasa hukum itu berhasil dilakukan pada Pilpres, menurut Hasto, upaya-upaya rekayasa itu berlanjut hingga Pilkada selanjutnya.

"Sehingga rekrutmen calon-calon pemimpin yang dimulai dari kepala daerah itu dicari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan," imbuhnya.

Baca juga: Golkar Bantah Tekan PDI-P soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

Atas hal itu, Hasto bertanya-tanya kemana hak rakyat yang berdaulat untuk dapat memimpin negara dan daerah.

Hasto menjelaskan, pernyataannya itu dimaksudkan bahwa untuk menjadi kepala daerah bukan lah harus berasal dari orang dekat keluarga Jokowi.

"Tapi ini merupakan hak konstitusional warga negara. Maka PDI Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali," tegasnya.

Sebagai informasi, sejumlah orang terdekat atau keluarga Presiden Jokowi saat ini satu per satu mulai terjun ke dunia politik.

Sebelumnya hal itu dimulai oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga maju dala Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Anggap Pelaksanaan Pilpres Menyimpang, PDI-P Siap-siap Gugat ke PTUN

Berikutnya ada menantu Jokowi, Bobby Nasution yang saat ini menjabat Wali Kota Medan.

Kemudian menyusul anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini memimpi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terkini, Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sendi Fardiansyah maju di Pilkada Bogor 2024.

Ia berharap bisa mendapat dukungan dari partai politik untuk maju di Pilkada Bogor 2024.

Sendi khususnya menaruh harapan pada parpol koalisi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, Prabowo-Gibran hampir dipastikan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode berikutnya.

Baca juga: Golkar Bantah Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR

Sehingga, nantinya lebih mempermudah koordinasi antara pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah pusat.

"Betul, harapannya dapat dengan partai koalisi di kubu Presiden terpilih. Agar ke depan koordinasi antara Pemkot Bogor dan pemerintah pusat lebih baik lagi," ujar Sendi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com