Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Kompas.com - 21/05/2024, 10:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KATA Reformasi sudah semakin hilang di ruang publik kita. Mayoritas narasi politik para politisi sudah semakin ahistoris.

Cita-cita ekonomi untuk menjadi negara besar dan maju tanpa dibarengi dengan narasi penguatan institusi demokrasi sudah menjadi cita-cita hampir semua pembesar negeri hari ini.

Bahaya oligarki sudah bukan lagi kekhawatiran para elite, karena kenikmatan-kenikmatan politik yang ditawarkan oleh jejaring oligarki semakin merasuk ke dalam nadi para elite politik negeri ini, lalu menyusupi suara-suara yang mereka gaungkan di ruang publik.

Semua pihak tentu mengharapkan Indonesia bisa semakin maju di segala sisi, sejahtera secara ekonomi, dan disegani secara geopolitik.

Namun demikian, kewajiban untuk tetap memperjuangkan kehadiran demokrasi yang berkualitas tinggi juga semestinya menyertainya.

Bukan saja karena tuntutan konstitusi, tapi juga karena secara historis ketidakwaspadaan kekuasaan kepada praktik-praktik nondemokratis memang telah terbukti hanya membuat rakyat banyak tak lebih dari sekadar penonton dan obyek penderita.

Sekalipun Orde Baru terbilang berhasil dari sisi ekonomi, sebut saja seperti itu, tetapi penolakan publik kepada Orde Baru di penghujung kekuasaannya adalah bukti bahwa keberhasilan ekonomi bukanlah tujuan tunggal yang diharapkan oleh publik dan bukan pula misi satu-satunya yang harus diperjuangkan oleh pemerintah.

Pembangunan ekonomi yang dijalankan dan dikawal secara demokratis adalah jalan yang paling diinginkan oleh publik dan paling simetris dengan cita-cita ideologis Indonesia, namun justru dilupakan oleh Orde Baru.

Karena itulah, narasi utama reformasi sangat kental dengan narasi demokratisasi dan pendalaman praktik demokrasi di Indonesia.

Pembenahan tata kelola pemerintahan agar tidak lagi dikuasai oleh praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, pembenahan distribusi kue ekonomi agar lebih berkeadilan, penghentian praktik monopoli dan personalisasi (familialisasi) kekuasaan, dan pengutamaan praktik-praktik politik elektoral yang berbasiskan kepada kepentingan orang banyak, adalah isu-isu utama yang menyertai pelengseran rezim Orde Baru.

Namun, mulai sejak masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, napas Reformasi semakin melemah, bahkan tersengal-sengal.

Isu-isu utama yang pernah bergema di masa awal Reformasi kini semakin terdengar sayup-sayup, bahkan pada bagian tertentu justru sudah redup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu ujung tombak Reformasi untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kini justru berjalan seperti “zombie”.

KPK berjalan seperti mayat hidup yang sedang dijangkiti virus berbahaya, yakni virus “pemberantasan korupsi” titipan penguasa, bukan pemberantasan korupsi berbasiskan penilaian yang independen dan mandiri demi terciptanya praktik tata pemerintahan yang bersih.

Dari sisi ekonomi, kue ekonomi semakin terbagi secara timpang. Angka gini rasio justru semakin memburuk. Saat ini sudah berada di angka 0,388, memburuk dibanding tahun 2023 lalu 0,381.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com