Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Makan Siang Gratis Masih Digodok, Kemenko PMK: Presidennya Belum Dilantik

Kompas.com - 04/03/2024, 16:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku belum bisa memastikan porsi anggaran yang disiapkan untuk program makan siang gratis usulan calon presiden Prabowo Subianto.

Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono menekankan bahwa program makan siang gratis masih digodok oleh pemerintah karena presiden terpilih belum diumumkan.

Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam penghitungan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU). 

"Kemungkinan akan ada porsi anggaran, nanti berikutnya ya (disampaikan) karena ini kan masih digodok untuk program maakn siang gratis, presidennya belum dilantik jadi kita belum bisa diskusi," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Loh, Pemimpin Dunia Sudah Beri Selamat

Hal ini disampaikan Nunung merespons pertanyaan mengenai dampak program makan siang gratis terhadap anggaran perlindungan sosial yang anggarannya hampir mencapai Rp 500 triliun.

Nunung memastikan bahwa program perlindungan sosial akan tetap dilanjutkan, tetapi ia menekankan bahwa anggaran program makan siang gratis masih dirumuskan oleh pemerintah.

"Progam makan gratis ini kira-kira seperti apa, tentu masih dirumuskan, masih dirumuskan mekanismenya sperti apa, nanti anggarannya seperti apa dan seterusnya saya kira juga masih dirumuskan," ujar dia.

Nunung juga memberi jawaban serupa ketika ditanya soal wacana mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratiis.

Baca juga: Tolak Makan Siang Gratis, Relawan Anies: Tidak Mendidik!

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata dia.

Seperti diketahui, makan siang gratis adalah salah satu janji kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Tinjau Pilot Project Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Kami Ingin Lihat SOP-nya

Meski Prabowo-Gibran belum dilantik bahkan ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, program tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama para pembantunya.

Program makan siang gratis menjadi salah satu topik bahasan dalam sidang kabinet paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025 pada Senin (26/2/2024) lalu.

Ketika membuka rapat itu, Jokowi menekankan bahwa program kerja pemerintah mesti mengakomodasi program dari presiden terpilih.

Baca juga: Pemerintah Bahas Program Makan Siang Gratis, Anies: Dasar Hukumnya Apa?

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.

Tidak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah menggelar simulasi makan siang gratis di sekolah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com