Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Loh, Pemimpin Dunia Sudah Beri Selamat

Kompas.com - 01/03/2024, 14:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Herman Khaeron, mengindikasikan pembahasan program makan siang gratis yang sudah mulai dibahas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu dini.

Adapun capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku penggagas program makan siang gratis belum resmi terpilih sebagai presiden.

Akan tetapi, Herman mengungkit bahwa para pemimpin dunia saja sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo.

"Nah, apakah tak terlalu dini (karena) ini kan belum ditetapkan (KPU), loh pemimpin-pemimpin dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Tolak Makan Siang Gratis, Relawan Anies: Tidak Mendidik!

Menurut Herman, dengan banyaknya ucapan selamat dari para pemimpin dunia, kemenangan Prabowo-Gibran sudah menjadi fakta.

Lagi pula, kata dia, transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo memang harus sudah dilaksanakan.

"Kan prinsip dari pasangan 02 itu kan keberlanjutan dan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karenanya, dari anggaran transisi kan biasa dalam terjadinya transisi kepemimpinan negara, kepemerintahan, presiden. Itu ada ruang fiskal untuk bisa menjalankan ke depannya program-program yang ini menjadi quick win, program yang jangka pendek bisa dilaksanakan," tutur dia.

Herman mengatakan, berhubung Prabowo sudah menjadikan makan siang gratis sebagai program utama, maka ruang ketersediaan fiskal untuk itu sudah disediakan.

Baca juga: Sebelum ‘Makan Siang Gratis’, di Purbalingga Sudah Ada Program ‘Rantang Berkah’

Dia mengungkit Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga memberi ruang fiskal kepada Presiden Jokowi menjelang pergantian pemerintah.

Dengan ruang fiskal yang SBY sediakan, Jokowi kala itu bisa menjalankan program yang dia usung.

"Jadi memang untuk program makan siang ya harus mulai dilaksanakan sejak sekarang. Sehingga nanti masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025 ini bisa running kepada jumlah peserta yang lebih luas. Jadi memang itu sudah biasa gitu ya dilakukan. Ada ruang fiskal yang disiapkan oleh negara itu untuk presiden terpilih untuk lanjutkan kepada kepemimpinan selanjutnya," ucap Herman.

Sementara itu, Herman memastikan program makan siang gratis yang sudah dibahas di pemerintahan saat ini berdasarkan keputusan bersama.

Dia menyebut program Prabowo tersebut juga menjadi tanggung jawab dari pemimpin sebelumnya supaya program bisa dijalankan dengan sukses ke depannya.

"Kalau negara dan pemerintahan ini juga sukses ke depan, tentu rakyat yang menuai manfaat. Kalau nanti negara dan pemerintahan serta aparatur negara tidak sukses, kan kasihan juga masyarakat nanti yang terkena dampak," kata Herman.

"Oleh karena itu, tentu pemimpin yang bertanggung jawab, presiden yang bertanggung jawab, presiden yang mempersiapkan masa depannya. Presiden yang mempersiapkan. Dulu Pak SBY juga sama. Pak SBY mempersiapkan karpet merah untuk penggantinya waktu itu. Dipersiapkan ruang fiskal yang cukup, kemudian disiapkan peralihan yang sangat baik. Bahkan dibentuk tim transisi," imbuh Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com