Kabinet Jokowi Bahas Makan Siang Gratis, PDI-P: Bangun Skenario Pemilu Sudah Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, program makan siang gratis yang diusulkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak sepatutnya dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pembahasan makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi seolah-olah membangun skenario bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dan Prabowo ditetapkan sebagai calon presiden terpilih.

"Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi sudah membahas program makan siang gratis sementara Prabowo belum ditetapkan terpilih, bahkan KPU pun baru memmulai proses rekapitulasi.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak, Dapat Apa Saja jika Makan di Warteg?

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Dari 5 Parpol Pengusung Anies dan Ganjar, Hanya PDI-P dan PKS yang Punya Jejak Oposisi

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.