Sebut Makan Siang Gratis Masih Digodok, Kemenko PMK: Presidennya Belum Dilantik

Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono menekankan bahwa program makan siang gratis masih digodok oleh pemerintah karena presiden terpilih belum diumumkan.

Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam penghitungan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU). 

"Kemungkinan akan ada porsi anggaran, nanti berikutnya ya (disampaikan) karena ini kan masih digodok untuk program maakn siang gratis, presidennya belum dilantik jadi kita belum bisa diskusi," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Hal ini disampaikan Nunung merespons pertanyaan mengenai dampak program makan siang gratis terhadap anggaran perlindungan sosial yang anggarannya hampir mencapai Rp 500 triliun.

Nunung memastikan bahwa program perlindungan sosial akan tetap dilanjutkan, tetapi ia menekankan bahwa anggaran program makan siang gratis masih dirumuskan oleh pemerintah.

"Progam makan gratis ini kira-kira seperti apa, tentu masih dirumuskan, masih dirumuskan mekanismenya sperti apa, nanti anggarannya seperti apa dan seterusnya saya kira juga masih dirumuskan," ujar dia.

Nunung juga memberi jawaban serupa ketika ditanya soal wacana mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratiis.

Seperti diketahui, makan siang gratis adalah salah satu janji kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski Prabowo-Gibran belum dilantik bahkan ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, program tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama para pembantunya.

Program makan siang gratis menjadi salah satu topik bahasan dalam sidang kabinet paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025 pada Senin (26/2/2024) lalu.

Ketika membuka rapat itu, Jokowi menekankan bahwa program kerja pemerintah mesti mengakomodasi program dari presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.

Tidak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah menggelar simulasi makan siang gratis di sekolah.