JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, mengungkapkan bentuk intimidasi yang disebut kerap dihadapi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud selama proses Pemilu 2024.
Ronny mengatakan, intimidasi itu sudah terjadi jauh sebelum diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto maupun capres Ganjar Pranowo.
"Buktinya di Bali, dulu baliho pasangan Ganjar-Mahfud diturunkan, lalu kantor DPC PDI-P di Solo, Pasuruan didatangi polisi dan lain sebagainya," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (15/1/2024).
"Puncaknya relawan Ganjar-Mahfud mendapat tindakan kekerasan dari oknum TNI di Boyolali," sambung dia.
Baca juga: Ragu Kubu Anies-Ganjar Bisa Bersatu, Budiman Sudjatmiko: Pendukungnya seperti Minyak dan Air
Peristiwa di Bali yang dimaksud Ronny adalah penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023.
Sementara di Pasuruan, kantor DPC PDI-P didatangi sejumlah polisi pada Kamis (2/11/2023).
Tak sampai di situ, Ronny menyebut intimidasi seolah tidak hanya ditujukan pada pasangan calon nomor urut 3.
Namun, juga dialami semua kepala desa di Karanganyar yang dipanggil Polda Jawa Tengah, November lalu.
Pemanggilan ini bersifat klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022. Namun kemudian pemanggilan itu diduga bermuatan politik untuk Pemilu 2024.
Ronny mengungkap mengapa pemanggilan itu dipandang TPN bermuatan politis.
"Kenapa panggilannya bertepatan sama pemilu ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kita menduga ini adalah salah satu dari intimidasi," ujar politikus PDI-P ini.
Lebih jauh, ia memandang bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan jelas mengenai bentuk intimidasi yang terjadi pada pendukung pasangan calon tertentu.
Baca juga: Ganjar, Kampanye, dan Bermalam di Rumah Warga
Atas hal tersebut, TPN meminta aparat berwenang mengusut tuntas adanya beragam intimidasi yang dialami pendukung paslon.
"Di dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Dan Bu Megawati (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga mengingatkan rakyat sudah gelisah akibat intimidasi," ucap Ronny.
Terakhir, dirinya meminta para penegak hukum pun bersikap netral dalam Pemilu 2024.