Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Sufyan Abd
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Lulusan Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Aktivis sosial di IPHI Jabar, Pemuda ICMI Jabar, MUI Kota Bandung, Yayasan Roda Amal & Komunitas Kibar'99 Smansa Cianjur. Penulis dan editor lebih dari 10 buku, terutama profil & knowledge management dari instansi. Selain itu, konsultan public relations spesialis pemerintahan dan PR Writing. Bisa dihubungi di sufyandigitalpr@gmail.com

AHY yang Galau, Ma'ruf Amin yang Menerang

Kompas.com - 16/01/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM kampanye di Jawa Barat, Jumat (12/1/2024), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anak Presiden ke-6 RI, tampak galau.

Maksudnya, dalam amatan penulis, sekalipun mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang konsisten dengan jargon melanjutkan pemerintahan Jokowi, AHY kembali ke jargon lamanya: Perubahan dan Perbaikan.

Baca juga: AHY Yakin Demokrat Bisa Perjuangkan Narasi Perubahan meski Dukung Prabowo-Gibran

Menurut AHY, agenda perubahan dan perbaikan masih dilakukan meski Demokrat saat ini berkoalisi dengan partai pemerintah Jokowi.

"Jawabannya tetap bisa dilaksanakan, karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan, dan unsur di luar pemerintahan, artinya posisi kita sama saja," ucapnya seperti ditulis Kompas.com.

Sebagai politisi, berkilah seperti ini dalam komunikasi publik, wajib dilakukan. Namun, wajar pula jika muncul pertanyaan dari sisi public relations: Bagaimana memadukan jargon melanjutkan dan mengubah sekaligus?

Kehumasan selalu menuntut pesan komunikasi yang ajeg, kukuh, dan sinambung. Dari awal sampai akhir. Dari TV sampai medsos. Dari radio sampai online. Dari ruang kampanye sampai ruang publik. Semuanya senapas seirama.

Jika dua warna ingin disatukan, di tengah karakter masyarakat Indonesia yang memori kolegialnya pendek-pendek, yang mudah lupa cepat terbakar, maka harus mengorbankan salah satu pesan. Pilihlah yang terkuat.

Kemudian, bagaimana bisa menyebut di semua koalisi ada parpol pemerintahan, padahal identitas mereka sudah jelas kuat dari awal?

Misalnya paslon nomor satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memang betul ada PKB dan Nasdem di dalamnya.

Namun, masihkah ingat serangan Muhaimin ke Gibran soal konsep IKN dalam Debat Cawapres? Apalagi kalau melihat tajamnya Anies dalam Debat Capres, yang selain mengkritik Prabowo, sudah pasti umumnya menguliti kebijakan Jokowi.

Apakah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tidak tahu pertanyaan yang akan ditanyakan? Pasti tahu, dan buktinya relatif tidak ada larangan untuk mengkritik sedalam itu.

Pun demikian dengan paslon nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Visi sedari awal cenderung tak tonjolkan melanjutkan, tapi selalu soal kecepatan eksekusi pemerintahan. Sat-set, tas-tes. Ini ditambah komunikasi non verbal berserial yang mengkritisi Jokowi dan Paslon nomor dua.

Masih ingat bagaimana Ganjar memberi nilai 5, masing-masing untuk kinerja bidang hukum dan pemerintahan era Jokowi? Atau Mahfud MD yang memberi plakat langkah kaki naik setahap demi setahap untuk paslon nomor dua di acara Mata Najwa?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, apalagi, sudah dua pidato publiknya seolah menyematkan label Orde Baru pada pemimpin yang sedang berkuasa.

Artinya, identitas tiap paslon di luar Prabowo-Gibran, relatif teguh dan konsisten. Jadi heran dengan AHY yang seperti galau, karena identitas seolah labil, terutama ingin melakukan perubahan di kapal besar yang ingin melanjutkan kebijakan Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com