TPN Ungkap Bentuk Intimidasi yang Dirasakan Kubu Ganjar-Mahfud

Ronny mengatakan, intimidasi itu sudah terjadi jauh sebelum diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto maupun capres Ganjar Pranowo.

"Buktinya di Bali, dulu baliho pasangan Ganjar-Mahfud diturunkan, lalu kantor DPC PDI-P di Solo, Pasuruan didatangi polisi dan lain sebagainya," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (15/1/2024).

"Puncaknya relawan Ganjar-Mahfud mendapat tindakan kekerasan dari oknum TNI di Boyolali," sambung dia.

Peristiwa di Bali yang dimaksud Ronny adalah penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023.  

Sementara di Pasuruan, kantor DPC PDI-P didatangi sejumlah polisi pada Kamis (2/11/2023). 

Tak sampai di situ, Ronny menyebut intimidasi seolah tidak hanya ditujukan pada pasangan calon nomor urut 3.

Namun, juga dialami semua kepala desa di Karanganyar yang dipanggil Polda Jawa Tengah, November lalu.

Pemanggilan ini bersifat klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022. Namun kemudian pemanggilan itu diduga bermuatan politik untuk Pemilu 2024.

Ronny mengungkap mengapa pemanggilan itu dipandang TPN bermuatan politis.

"Kenapa panggilannya bertepatan sama pemilu ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kita menduga ini adalah salah satu dari intimidasi," ujar politikus PDI-P ini.

Lebih jauh, ia memandang bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan jelas mengenai bentuk intimidasi yang terjadi pada pendukung pasangan calon tertentu.

Atas hal tersebut, TPN meminta aparat berwenang mengusut tuntas adanya beragam intimidasi yang dialami pendukung paslon.

Terakhir, dirinya meminta para penegak hukum pun bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Bukan tanpa sebab, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan guna mewujudkan pemilu yang tetap jujur dan adil.

"Nah, peringatan ini saya kira perlu menjadi perenungan dan pertimbangan bagi kita semua terutama mereka yang suka mengintimidasi. Harapannya pemilu bisa berjalan luber dan jurdil," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, alasan Ganjar Pranowo-Mahfud MD gencar berkampanye di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut karena terjadi intimidasi.
Menurut Hasto Kristiyanto, pada kedua provinsi tersebut marak terjadi intimidasi terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, Hasto tidak merinci bentuk intimidasi dan di mana saja tepatnya lokasi insiden itu terjadi.

"Mengapa Pak Ganjar datang terakhir ini ke Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena di kedua provinsi itu banyak terjadi intimidasi sehingga menggelorakan semangat juang," kata Hasto usai blusukan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Sejumlah bantahan

Sebelumnya, seluruh peristiwa yang disebutkan Ronny sudah dibantah pihak yang terlibat. 

Untuk peristiwa di Gianyar, Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, pencopotan ini sesuai dengan instruksi dari PJ Gubenur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan berlaku untuk semua atribut partai politik.

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya," kata Mahendra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (31/10/2023).

Sementara terkait kejadian di Pasuruan, Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota Aipda Junaidi mengatakan, kedatangan anggota polisi ke kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan dalam rangka operasi Mantap Brata.

Operasi itu dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar selama 222 hari.

"Tidak hanya di Pasuruan Kota, operasi itu digelar di seluruh Indonesia atas perintah Mabes Polri," ungkapnya melalui sambungan telepon, Senin (6/11/2023).

Dalam kegiatan operasi itu, kepolisian memang melakukan patroli ke seluruh kantor partai untuk tujuan pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Patroli itu kita lakukan ke seluruh kantor partai untuk tujuan pengamanan. Selain di kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan, kami juga patroli ke kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pasuruan dan Golkar. Mereka tidak ada masalah dengan kedatangan anggota kami," terangnya.

Sedangkan terkait pemanggilan kepala desa di Karanganyar, Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (Polda) Kombes Dwi Soebagio menegaskan bahwa pemanggilan semua kepala desa (kades) di Karanganyar Jateng tidak ada muatan politis.

Dwi mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut setelah adanya laporan dari masyarakat. "Kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan dana aspirasi desa dari bantuan provinsi," jelasnya saat ditemui di kantornya, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (24/11/2023).