Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ungkap Bentuk Intimidasi yang Dirasakan Kubu Ganjar-Mahfud

Kompas.com - 16/01/2024, 07:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, mengungkapkan bentuk intimidasi yang disebut kerap dihadapi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud selama proses Pemilu 2024.

Ronny mengatakan, intimidasi itu sudah terjadi jauh sebelum diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto maupun capres Ganjar Pranowo.

"Buktinya di Bali, dulu baliho pasangan Ganjar-Mahfud diturunkan, lalu kantor DPC PDI-P di Solo, Pasuruan didatangi polisi dan lain sebagainya," kata Ronny kepada Kompas.com, Senin (15/1/2024).

"Puncaknya relawan Ganjar-Mahfud mendapat tindakan kekerasan dari oknum TNI di Boyolali," sambung dia.

Baca juga: Ragu Kubu Anies-Ganjar Bisa Bersatu, Budiman Sudjatmiko: Pendukungnya seperti Minyak dan Air

Peristiwa di Bali yang dimaksud Ronny adalah penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023.  

Sementara di Pasuruan, kantor DPC PDI-P didatangi sejumlah polisi pada Kamis (2/11/2023). 

Tak sampai di situ, Ronny menyebut intimidasi seolah tidak hanya ditujukan pada pasangan calon nomor urut 3.

Namun, juga dialami semua kepala desa di Karanganyar yang dipanggil Polda Jawa Tengah, November lalu.

Pemanggilan ini bersifat klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022. Namun kemudian pemanggilan itu diduga bermuatan politik untuk Pemilu 2024.

Ronny mengungkap mengapa pemanggilan itu dipandang TPN bermuatan politis.

"Kenapa panggilannya bertepatan sama pemilu ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kita menduga ini adalah salah satu dari intimidasi," ujar politikus PDI-P ini.

Lebih jauh, ia memandang bahwa masyarakat sudah mengetahui dengan jelas mengenai bentuk intimidasi yang terjadi pada pendukung pasangan calon tertentu.

Baca juga: Ganjar, Kampanye, dan Bermalam di Rumah Warga

Atas hal tersebut, TPN meminta aparat berwenang mengusut tuntas adanya beragam intimidasi yang dialami pendukung paslon.


"Di dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Dan Bu Megawati (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga mengingatkan rakyat sudah gelisah akibat intimidasi," ucap Ronny.

Terakhir, dirinya meminta para penegak hukum pun bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com