Bantah Intervensi KPK soal Kasus Setnov, Jokowi: Cek Pemberitaan November 2017

JAKARTA, KOKPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta publik memeriksa pemberitaan pada November 2017 saat ditanya soal dugaan intervensi terhadap kasus e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto (Setnov) di Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Presiden, saat itu dirinya sudah menyampaikan agar Setnov mengikuti proses hukum.

"Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Agus Rahardjo Mengaku Diperintah Jokowi Setop Kasus Setya Novanto, Istana: Kenyataannya Proses Hukum Terus Berjalan

Selain itu, menurut Jokowi, proses hukum Setya Novanto di KPK tetap berjalan. Novanto divonis bersalah dalam kasus e-KTP tersebut. 

"Pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun," ujar Jokowi.

Jokowi pun mempertanyakan alasan diramaikannya isu tersebut.

"Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?" kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membantah pernah bertemu dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas kasus hukum Setnov.

Menurut Presiden, dirinya sudah memerintahkan kepada Sekretariat Negara (Setneg) untuk memeriksa pertemuan tersebut.

Baca juga: Agus Rahardjo Tak Setuju Firli Jadi Komisioner KPK karena Pernah Langgar Etik Berat Saat Jabat Deputi

Hasilnya, menurut Jokowi, tidak ada pertemuan seperti yang dijelaskan oleh Agus.

Sebelumnya, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.

Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi.

Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” ujar dia.