TNI AL Ingin Maksimalkan "Drone" dan Alat-alat Siber untuk Hadapi Ancaman Hibrida

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI AL ingin memaksimalkan drone atau kendaraan nirawak dan alat-alat siber untuk menghadapi ancaman hibrida.

Hal itu diungkapkan KSAL Ali saat membuka seminar akhir perwira siswa (Pasis) pendidikan reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI AL angkatan ke-61 tahun 2023 di Auditorium Gedung Yos Soedarso, Markas Komando (Mako) Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

“Peralatan-peralatan siber yang ada di kapal maupun di pasukan marinir, juga unmanned system (kendaraan nirawak) juga penting karena dengan unmanned ini risiko terhadap manusia nol, tapi lebih efektif dan efisien. Dari penggunaan anggaran jauh lebih efisien dibandingkan dengan manned system,” kata Ali dalam keterangan pers, Senin.

Baca juga: TNI AL Tingkatkan Kemampuan Tembak Tank BMP-3F Milik Korps Marinir

Dikutip dari siaran pers Dispenal, Ali mengatakan bahwa ancaman hibrida yang muncul saat ini mencakup penggunaan kombinasi kekuatan militer, politik, ekonomi, informasi, dan faktor-faktor non-militer.

“Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan kekacauan, memengaruhi opini publik, serta merusak stabilitas keamanan suatu negara atau wilayah,” ujar Ali.

Dengan demikian, lanjut dia, maka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan.

Baca juga: TNI AL Sukses Gelar Penembakan Dua Torpedo Kapal Selam dari KRI Cakra-401 dan KRI Alugoro-405

“Bukan penambahan pasukan yang diutamakan, tapi penggunaan alat-alat baru, modern, alat-alat anti drone, alat-alat siber, itu yang paling diutamakan,” ucap Ali.

Ali menambahkan, dalam memitigasi ancaman hibrida, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Sejumlah poin penting pun digarisbawahi.

“Pertama, pengembangan dan peningkatan penggunaan teknologi komunikasi informasi di bidang keamanan dan pengawasan, kedua keamanan siber, ketiga kerja sama intelijen, keempat pengembangan kebijakan dan strategi yang adaptif, dan kelima interoperabilitas dan sinergi dengan pemangku kebijakan serta aparat keamanan sipil,” kata KSAL.