Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Kompas.com - 24/09/2023, 11:52 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkap besar masyarakat bakal menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena meyakini pemerintah dan aparat keamanan mampu menjamin stabilitas keamanan dan politik.

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

"Hampir semua responden (92,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 nanti," demikian menurut Litbang Kompas seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Bahkan menurut Litbang Kompas, sebanyak 88,4 persen responden menyatakan akan mengikuti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Antusiasme ini naik dari survei Januari 2023 dan Mei 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Tingginya antusiasme publik ini diikuti dengan kecenderungan perilaku yang sudah memiliki pilihan partai politik dan calon presiden.

Dari hasil survei juga memperlihatkan 88,4 persen responden pemilih sudah menentukan pilihan untuk parpol, dan 72,1 persen sudah mempunyai pilihan capres.

Mantapnya pilihan partai ini merata diungkapkan responden dari berbagai usia dan tingkat pendidikan dengan angka di atas 84 persen.

Partisipasi rakyat dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di TPS turut menguatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemerintah dan Polri Diyakini Mampu Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Angka partisipasi publik tidak saja mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, tetapi juga menggambarkan bentuk kepercayaan kepada pemerintahan atau sistem politik.

Kesadaran politik yang tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan diikuti dengan partisipasi yang cenderung aktif.


Antusiasme publik mengikuti pemilu sebagaimana yang terbaca dari hasil survei dapat dimaknai sebagai gambaran masih terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah.

Sebanyak 8 dari 10 responden menyatakan percaya pemerintah dapat menjamin Pemilu 2024 berjalan aman.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Yakin Pemilu 2024 Aman dan Damai

Keyakinan publik juga terbaca pada situasi pascapemilihan. Sebanyak 3/4 responden yakin kondisi perekonomian dan situasi politik Indonesia akan membaik.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com