Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Kompas.com - 24/09/2023, 11:46 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memperlihatkan sebagian besar masyarakat meyakini pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan damai karena menganggap lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa diandalkan.

"Terkait hal ini, survei Litbang Kompas menemukan sebagian besar responden (70 persen) menilai baik citra KPU," demikian menurut survei Litbang Kompas, seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Sedangkan responden yang memberikan respons terkait kinerja Bawaslu mencapai 70,7 persen.

Besarnya kepercayaan publik ini menjadi modal berharga bagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu.

Dukungan publik tidak terlepas dari komitmen dan kemampuan KPU menjalankan tugasnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Sejumlah tahapan penting pemilu berhasil dilalui KPU, seperti menetapkan partai peserta pemilu, menetapkan bakal calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta menetapkan 204.807.222 orang pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu memerlukan aspek-aspek formal atau prosedural yang harus dipenuhi.

Aspek ini, antara lain, harus terwujud melalui regulasi pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon perseorangan), dan keberadaan pemilih.

Mengingat besarnya peran KPU dan Bawaslu, citra kedua lembaga penyelenggara pemilu ini turut memengaruhi kredibilitas dan kualitas pemilu yang sedang dipersiapkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

 

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Undecided Voters Paling Banyak di Kategori Usia Lebih dari 60 Tahun

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com