Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Kompas.com - 22/09/2023, 11:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar lima bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, jumlah pemilih yang masih bimbang menentukan pilihan calon presiden (capres) justru semakin besar.

Menurut survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, ada 27,9 persen undecided voters atau pemilih yang masih bimbang.

Angka ini justru meningkat dibanding survei periode Mei 2023 yang merekam jumlah pemilih bimbang sebesar 24,7 persen.

Baca juga: Agenda Media, Program Bakal Capres, dan Respons Netizen

Pada survei Mei 2023, pemilih yang sudah menentukan pilihan capres atau decided voters jumlahnya mencapai 75,3 persen.

Besaran tersebut menurun pada survei periode Agustus 2023, di mana jumlah decided voters sebanyak 72,1 persen.

Mereka yang termasuk dalam undecided voters merupakan responden yang menjawab “tidak tahu”, “rahasia”, dan tak menjawab pertanyaan soal pilihan capres. Dengan kata lain, belum ada satu nama pun yang muncul dari para responden ini mengenai pilihan calon RI-1.

Survei memperlihatkan, jumlah undecided voters terbesar berasal dari pendukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Angka pemilih bimbang dari pendukung masing-masing parpol mencapai lebih dari 30 persen.

Sementara, persentase undecided voters terkecil berasal dari pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Angkanya di bawah 20 persen.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres Tetap Mulai 19 Oktober

Berikut perincian persentase undecided voters capres berdasar pilihan partai politik.

Partai Golkar

Partai Amanat Nasional (PAN)

  • Decided voters: 63,8 persen
  • Undecided voters: 36,2 persen

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

  • Decided voters: 71,7 persen
  • Undecided voters: 28,3 persen

Partai Nasdem

  • Decided voters: 77,5 persen
  • Undecided voters: 22,5 persen

Baca juga: Projo Deklarasi Dukungan terhadap Capres 21 Oktober

Partai Demokrat

  • Decided voters: 77,9 persen
  • Undecided voters: 22,1 persen

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com