Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Pemerintah dan Polri Diyakini Mampu Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Kompas.com - 24/09/2023, 11:39 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar masyarakat meyakini pemerintah sanggup menjaga stabilitas keamanan dan politik dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam persepsi publik, pemerintah dinilai cukup mampu menghadirkan situasi politik dan keamanan yang stabil.

"Mayoritas responden (79,3 persen) dalam survei Litbang Kompas Agustus 2023 ini menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola kondisi politik dan keamanan," demikian menurut Litbang Kompas seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Kepuasan paling signifikan terjadi pada indikator membangun sikap menghargai perbedaan dan menjamin kebebasan berpendapat.

Pemberian jaminan rasa aman pada masyarakat juga mendapat apresiasi yang relatif tinggi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Apresiasi yang diungkapkan publik itu menjadi faktor penting dalam kehidupan demokrasi rakyat, terlebih dalam aspek menjamin kebebasan berpendapat dan menjamin rasa aman di masyarakat.

Kebebasan berpendapat maupun situasi rasa aman merupakan modal dasar dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

Aspek lain yang mendukung masyarakat meyakini pemerintah akan menjaga stabilitas keamanan dan politik Pemilu 2024 adalah kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Terkait citra lembaga Polri di masyarakat, hasil survei Litbang Kompas menemukan citra positif Polri. Sebanyak 66,8 persen responden menilai baik citra kepolisian.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Menguatnya citra Polri tidak terlepas dari upaya pembenahan dan peningkatan profesionalitas Polri.

Publik menilai kemampuan Polri dalam memberikan perlindungan masyarakat dan memelihara keamanan berjalan baik. Sebanyak 75,3 persen responden mengapresiasi Polri dalam memberikan perlindungan masyarakat.

Perihal memberikan perlindungan kepada masyarakat pun dinilai positif oleh 75,7 persen responden.

Membaiknya citra Polri ini diikuti dengan kepercayaan publik akan profesionalitas Polri dalam menjaga netralitas dalam pemilu nanti. Sebanyak 65 persen responden mengungkapkan keyakinannya bahwa kepolisian dapat menjaga profesional dan netralitasnya pada Pemilu 2024.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Undecided Voters Paling Banyak di Kategori Usia Lebih dari 60 Tahun


Melihat tren survei sejak Oktober 2022, kepercayaan publik kepada kepolisian ini terus menanjak.

Sebelumnya, citra Polri sempat tergerus sejumlah kasus yang mendapat sorotan publik, terutama pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan dugaan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com