Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bakal Bentuk Direktorat Siber di 9 Polda

Kompas.com - 21/08/2023, 23:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berencana membentuk direktorat khusus di 9 kepolisian daerah buat mengatasi kejahatan siber yang semakin marak menargetkan masyarakat.

Menurut Karo Wassidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, pembentukan direktorat siber dilakukan karena cara yang digunakan pelaku juga beragam serta memudahkan penyidik bergerak cepat menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Akan tetapi, dia belum membuka di wilayah mana saja direktorat khusus siber akan dibentuk.

"Sehingga nanti ada pengembangan terhadap direktorat siber di beberapa wilayah. Ke depan mungkin di Indonesia dibentuk di 9 wilayah yang kita melihat wilayah itu cukup banyak kejahatan-kejahatan siber," kata Iwan dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (21/8/2023).

Baca juga: Polri Akui Jumlah Penyidik Kejahatan Siber Tak Sebanding dengan Laporan

Iwan mengatakan, saat ini direktorat kejahatan siber masih berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Dia menyampaikan, dengan pesatnya kemajuan keuangan secara digital, maka modus yang digunakan para pelaku kejahatan juga meningkat dan polisi mesti sigap mengantisipasi kemungkinan perkembangan modus operandi.

"Jadi nanti di Polda ada Direskrimsus, ada Direktorat Siber sendiri, kemudian umum. Mudah-mudahan di wilayah 9 Polda itu akan dibentuk nanti," ujar Iwan.

"Masalahnya karena kendalanya (kasus) ada banyak kita menanganinya juga harus dikeroyok," sambung Iwan.

Baca juga: Darurat Keamanan Siber: Dugaan Kebocoran Data Paspor Indonesia


Menurut Iwan, pengembangan direktorat kejahatan siber juga bakal berdampak terhadap kerja sama Polri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebab kedua lembaga itu kerap diminta menjadi ahli buat menjelaskan secara rinci tindak pidana yang dimaksud dalam proses persidangan.

"Implikasinya berat juga bagi teman-teman di OJK dan Kominfo, karena beliau-beliau ini dalam proses pembuktian kami membutuhkan kesaksian sebagai saksi ahli baik di OJK maupun Kominfo. Jadi kalau 9 Polda kerja samanya kan sampai ke seluruh wilayah tersebut," ucap Iwan.

Baca juga: Serangan Siber BSI dan Rekonseptualisasi Tindak Pidana Terorisme

Iwan mengatakan, saat ini laporan kejahatan keuangan digital yang ditangani Polri terbanyak dari perkara aplikasi pencuri data dan rekening dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

"Kalau judi online kan ini berdasarkan hasil penyelidikan kita sendiri," kata Iwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com