Lantik 1.627 Praja Lulusan IPDN, Wapres Ingatkan Tak Boleh Lambat Adaptasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melantik 1.627 orang pamong praja muda lulusan Institut Pmerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional maupun daerah harus bergerak cepat mengantisipasi dan merespons dinamika yang terjadi.

"Jika lambat dalam beradaptasi, kita akan kalah bersaing dengan berbagai negara yang terus menaruh perhatian pada reformasi birokrasi," kata Ma'ruf, Kamis.

Baca juga: Akui Ekonomi Syariah Sudah Jadi Urusan Negara, Wapres: MUI Tidak Usah Marah

Ma'ruf menuturkan, dewasa ini Indonesia berada di tengah lingkungan strategis global dan regional dinamis.

Ia menyebutkan, beragam isu global kini menjadi agenda strategis nasional, seperti perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), ekonomi hijau dan ekonomi biru, keterbukaan informasi, serta pemerintahan berbasis digital.

Ma'ruf pun mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan juga tidak ringan karena banyak persoalan yang harus dihadapi dan dibenahi.

Baca juga: Wapres: Dampak El Nino di Beberapa Negara Sudah Berat, Kita Masih Lumayan

"Birokrasi kian dituntut publik untuk semakin profesional, lincah, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Ia berpesan, para ASN muda hendaknya tidak sekadar menunggu arahan atasan, tetapi harus memberikan solusi dengan ide-ide segar dan konstruktif.

"Utamanya dalam mengelola agenda-agenda strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan pencapaian target SDGs," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin: Semoga Saya Bukan Ketum MUI Terakhir yang Jadi Wapres

Pelantikan 1.627 praja lulusan IPDN ini digelar secara hibrida di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dan Kampus IPDN, Sumedang.

Setelah dilantik, mereka akan diserahkan kepada sekretaris daerah masing-masing provinsi untuk melaksanakan tugas dan pengabdian di daerah asal pendaftaran.