Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Kompas.com - 22/05/2023, 09:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mulai menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini.

Kritik tersebut kerap disampaikan Anies dalam pidato kebangsaan maupun orasi ketika bersama koalisi maupun ketika menemui para relawan pendukungnya.

Kritik yang dilontarkan Anies pun bervariasi, mulai dari mobil listrik yang dinilai kurang bijak, pembangunan jalan, market player merangkap pembuat kebijakan hingga urusan pemerintah daerah (pemda) yang dialihkan ke pemerintah pusat.

Berikut poin-poin kritis yang dilayangkan Anies kepada pemerintahan saat ini.

1. Kritik subsidi mobil listrik

Dalam satu kesempatan, Anies mengkritik subsidi mobil listrik yang diberikan dalam pemerintahan Jokowi.

Adapun pemberian subsidi kepada kendaraan listrik bukan tanpa alasan. Subsidi diberikan karena para pengguna telah mendukung penurunan emisi karbon yang harus diturunkan Indonesia.

Selain itu, untuk membantu menarik investasi di dalam negeri dengan banyaknya pengguna mobil listrik.

Baca juga: Anies Disambut Teriakan Presiden Saat Hadiri Acara Temu Kebangsaan Relawan di Tenis Indoor GBK

Namun, Anies menilai bahwa kebijakan subsidi terhadap kepemilikan kendaraan listrik kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup.

Menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

Indonesia, katanya, mempunyai banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan kepada rakyat tepat guna.

Selain itu, Anies juga menyatakan dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan langsung oleh rakyat.

"Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Anies Merasa Dijegal, PDI-P: Itu Kekhawatiran, Persepsinya Begitu

2. Bandingkan pembangunan SBY dan Jokowi

Kemudian, pada Sabtu (20/5/2023), mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali melayangkan kritik kepada pemerintah.

Kali ini, Anies mengkritik soal pembangunan jalan di masa pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam acara HUT PKS ke-21, Anies mengatakan, pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com