Krisis Integritas Nasional dan Teori Ikan Busuk dari Kepala

BILA melihat perilaku penyelenggara negara akhir-akhir ini, mulai dari tingkat dan jabatan paling bawah atau pangkat dan golongan paling rendah di kabupaten/kota, provinsi hingga hingga tingkat paling tinggi di pemerintahan pusat, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, rasa-rasanya tipis harapan bahwa bangsa ini akan maju, berkembang dan bebas dari korupsi.

Hal ini disebabkan krisis integritas yang sedang melanda negeri ini.

Terlalu banyak pejabat negara yang terlibat korupsi. Terlalu banyak penegak hukum yang bermain-main dengan hukum. Terlalu banyak aparat terlibat peredaran narkoba. Terlalu banyak kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

Saking banyaknya, tidak satu hari pun media-media di tanah air kosong dari pemberitaan pejabat tersangka kasus korupsi, baik aparat ditangkap karena terlibat narkoba dan kekerasan, jaksa atau hakim menerima suap, rektor di perguruan tinggi terlibat korupsi hingga plagiasi karya tulis, hingga penegak hukum menerima gratifikasi dan sebagainya.

Berita-berita tentang laku penyelenggara negara yang berpangkal pada krisis integritas itu jelas memuakkan.

Bila negara ini digambar dalam satu lembar kain batik, meski ada bagian yang masih baik dan bagus, tetapi bila dibentang, bentuknya sudah pasti compang-camping dan kusut masai tak menentu.

Seperti kata pepatah, disangka bulat daun nipah, rupanya bulat berpersegi, dilihat lipat tak berubah, nyatanya tembuk tiap ragi.

Demikianlah gambaran bangsa kita hari ini. Bila dipandang negara kita seperti baik-baik saja. Semuanya seakan berjalan normal dan wajar.

Pembangun terus terjadi. Penegakkan hukum tetap jalan. Administrasi dan pelayanan selalu tersedia. Ekonomi terus berputar. Rapat-rapat di pemerintahan, sidang-sidang di pengadilan tak pernah berhenti. Semuanya seakan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Namun bila ditelisik lebih jauh dan mendalam negara kita sedang terancam dan sedang digerogoti oleh perampok yang masuk melalui jalan politik dan kekuasaan. Negara kita terancam oleh penyamun keadilan dan pedagang jabatan.

Semua itu terlihat nyata dan terang di mata publik seperti bersuluh matahari dan bergelanggang mata orang banyak.

Lebih-lebih dalam masa pemilu 2024, amat sangat sulit menemukan pejabat negara yang tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk tujuan politik dan kekuasaan pribadinya.

Mulai dari pemerintahan daerah pusat, hampir semua dari mereka yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan sebagai penyelenggara negara untuk pemenangan pemilu dengan berbagai alibi dan alasan yang dibuat-buat.

Kalau bukan krisis integritas secara nasional, mau disebut apa fenomena dari laku para pejabat seperti yang terjadi hari ini?

Ikan busuk dari kepala

Terkait masalah krisis integrias ini, pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang sering disampaikannya dalam banyak kesempatan menarik untuk disimak.