Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Sektor Ekonomi Naik Signifikan

Kompas.com - 22/05/2023, 06:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi meningkat siginifikan.

"Di periode ini, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 59,5 persen, naik enam persen dibandingkan periode Januari 2023," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Survei mencatat bahwa kepuasan publik di sektor ekonomi meningkat secara merata di setiap kelas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, kenaikan tertinggi terlihat pada kelas bawah, yakni naik 10,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Politik-Keamanan Turun, Kebebasan Berpendapat Jadi Sorotan

Menurut Litbang Kompas, hal ini menandakan persoalan harga merupakan hal utama yang dirasakan sehari-hari.

Berdasarkan survei ini, dari lima indikator penilaian, kepuasan publik akan pengendalian harga memang melonjak dibanding indikator-indikator lainnya.

"Kenaikan kepuasan yang terbesar tampak pada upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, yaitu naik 12,7 persen dibandingkan periode sebelumnya menjadi 50,9 persen," tulis Litbang Kompas.

Padahal, biasanya kepuasan terhadap pengendalian harga merupakan yang terendah dibandingkan empat indikator lainnya.

Litbang Kompas/RFC Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik di Bidang Ekonomi Berdasarkan Indikator

Kini, kepuasan yang paling rendah bergeser ke upaya menyediakan lapangan kerja atau mengatasi pengangguran sebesar 43,8 persen. Angka ketidakpuasan soal pengangguran pun lebih besar, yakni 49,1 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Polri Mulai Pulih Usai Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan, Naik 11,7 Persen

Sementara itu, indikator yang mendapatkan kepuasan tertinggi adalah upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan antarwilayah sebesar 64,4 persen.

Namun, persentase kepuasan atas indikator ini turun satu persen dibandingkan survei sebelumnya.

"Hal ini agaknya dipengaruhi oleh pemberitaan, terutama di media sosial, yang belum lama ini menyorot buruknya infrastruktur jalan di sejumlah daerah," tulis Litbang Kompas.

Adapun dua indikator lainnya adalah memberdayakan petani dan nelayan sebesar 53,1 persen dan memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri sebesar 55,8 persen.

Kenaikan siginifikan ini membuat kepuasan publik di sektor ekonomi tidak lagi menjadi yang terakhir di antara empat bidang kinerja yang dinilai.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com