Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Kompas.com - 19/05/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Anies Baswedan yang ingin rehat selepas menjadi salah satu peserta dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendapat tanggapan dari pakar hukum tata negara Refly Harun.

Refly yang menjadi bagian dari tim hukum pasangan calon Anies-Muhaimin Iskandar nampaknya tidak sepakat dengan pernyataan mantan capres.

Sementara itu, opini mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai revisi Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara juga menjadi sorotan para pembaca.

Baca juga: Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi King Maker

1. Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Pakar Hukum Tata Negara yang menjadi bagian Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun, mengomentari sikap Anies yang ingin rehat usai Pilpres 2024.

Menurut Refly, sebagai pemimpin gerakan perubahan yang memperjuangkan pemikiran, Anies tidak bisa rehat sementara waktu.

"Jadi orang mengkritik masak pemimpin perubahan kok rehat dulu, enggak ada rehatnya. Enggak boleh rehat, yang namanya kecuali nyawa sudah tidak lagi dikandung badan," kata Refly dalam acara GASPOL! Kompas.com, dikutip pada Sabtu (18/5/2024).

Baca juga: Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan


Refly beranggapan, Anies justru memiliki kepentingan untuk mengidentifikasi jumlah pendukungnya secara jelas usai dua parpol pengusung bergabung dengan pemerintahan.

Selama ini, kata Refly, pendukung Anies juga berasal dari kalangan parpol. Namun, ketika partai politik memutuskan bergabung dengan lawan, pihak dari kalangan parpol pun akan mengikuti.

Oleh karenanya, Anies perlu mengidentifikasi suara pendukung di luar jaringan parpol.

"Mayoritas pendukung Anies dan Cak Imin silent majority. Satu dua tiga empat orang saja yang vokal, tapi setelah itu kita lihat mereka vokal dari mana? Oh ternyata belongs to partai politik. Dicoret mereka, karena mereka akan mengikuti gerak parpol," ucap dua.

Baca juga: Soal Peluang Usung Anies di Pilkada, PDI-P: Calon dari PKS Sebenarnya Lebih Menjual

2. Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Pasca-Pilpres 2024, ada kebutuhan untuk menambah pos kementerian. Ada alasan untuk menghadapi tantangan global. Ada alasan butuh akomodasi.

UU Kementerian Negara diubah oleh DPR. Jumlah maksimal kementerian sebanyak 34 pos dihilangkan dan diserahkan kepada presiden.

Mudah-mudahan UU Kementerian Negara yang direvisi memuat aturan keras soal perampasan aset bagi menteri korup.

Memperkuat peran dan fungsi inspektorat kementerian yang mandul, menghadirkan pengawasan eksternal untuk mengawasi perilaku birokrasi kementerian. Pada wilayah lain, UU MK direvisi.

Baca juga: Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Hakim konstitusi yang sudah menjabat lima tahun dan belum sepuluh tahun, dimintakan konfirmasi kepada lembaga pengusul. Tampak sekali, pasal itu diarahkan untuk hakim-hakim tertentu, hakim berintegritas yang berani berbeda dengan DPR dan Presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com