Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Kompas.com - 22/05/2023, 09:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

5. Indonesia banyak mafia

Di acara yang sama, Anies menyinggung soal banyak mafia di dalam negeri.

Menurutnya, mafia hadir di berbagai lini, mulai dari mafia tanah, mafia dalam perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak sesuai prosedur, hingga mafia pemilu dan mafia bantuan sosial (bansos).

Ada pula mafia perumahan, dan mafia dalam proyek pemerintah termasuk mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.

Tidak beberapa lama, Anies menyinggung cara kerja mafia. Biasanya penyimpangan yang dilakukan mafia terjadi secara pelan-pelan.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Siapapun Boleh Nyapres, Negara Jangan Melarang

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat harus jeli dengan perubahan yang kecil-kecil. Termasuk, terkait isu perpanjangan jabatan presiden yang digaungkan oleh para petinggi negara.

"Ketika ada gagasan untuk perpanjang, maka kita komit dengan aspirasi reformasi. Kalau ada petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeser, jangan pernah dibiarkan. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan," kata Anies.

6. Capres yang ditentukan

Terakhir, Anies menyebut negara yang menentukan calon presidennya.

Ia berharap, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait siapa saja yang boleh maju menjadi calon presiden (capres) maupun yang tidak.

Anies mengatakan, negara harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk soal siapa yang akan didukungnya menjadi presiden masa depan.

Menurutnya, Negara harus memberikan kesempatan kepada mereka yang memperjuangkan.

"Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka memperjuangkan. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang," ujar Anies.

Baca juga: Ditanya soal Cawapres Pendampingnya, Anies: Namanya Sudah Ada di Kantong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Nasional
Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com