Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik di Sektor Politik-Keamanan Turun, Kebebasan Berpendapat Jadi Sorotan

Kompas.com - 22/05/2023, 06:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor politik dan keamanan turun 4,8 persen dibandingkan survei sebelumnya.

"Jika pada survei Januari 2023 apresiasi masih mencapai 79,2 persen, pada survei Mei 2023 ini menurun menjadi 74,4 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Berdasarkan lima indikator yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja di sektor politik dan keamanan, kebebasan berpendapat menjadi aspek yang banyak disorot publik.

Survei menunjukkan, apresiasi publik terhadap kebebasan berpendapat tercatat turun menjadi 70,5 persen pada Mei 2023.

"Kinerja pemerintah dalam menjamin ke bebasan berekspresi ini mengalami penurunan penilaian," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Polri Mulai Pulih Usai Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan, Naik 11,7 Persen

Menurut litbang Kompas, persepsi publik terkait kebebasan berepndapat ini terpengaruh dari beragam isu yang bergulir selama triwulan pertama tahun 2023, misalnya proses hukum terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Mulidiyanti yang sudah masuk proses persidangan.

Selain itu, publik juga sempat dihebohkan dengan laporan terhadap kreator konten asal Lampung, Bima Yudho Saputro, yang mengkritik kondisi jalan di Lampung. Meskipun, laporan itu akhirnya dicabut.

Litbang Kompas/RFC/BES Survei Litbang Kompas: Kepuasan dan Ketidakpuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Sementara, empat indikator lain yang membentuk persepsi publik di sektor politik dan keamanan cenderung membaik apresiasinya.

Indikator-indikator itu adalah menjamin rasa aman warga yang naik dari 62,5 persen ke 63,1 persen.

Kemudian, menangani konflik dari 55,1 persen ke 56,2 persen. Lalu, membangun toleransi dari 76,9 persen ke 77,6 persen, serta mengawasi jalannya pemerintahan dari 60,7 persen ke 63 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Adapun turunnya kepuasan publik di sektor politik dan keamanan tidak dialami oleh empat sektor lain yang disurvei.

Kepuasan publik di sektor hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Begitu pula dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan soaial yang masing-masing naik dari 53,5 persen ke 59,5 persen dan 77,3 persen ke 78 persen.

Sementara itu, kepuasan publik secara umum terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen. Dengan kata lain, naik 0,8 persen dibandingkan Januari 2023.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Baca juga: Litbang Kompas Luncurkan Survei Kepemimpinan Nasional pada 22-24 Mei, Jamin Independensi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Mendagri: Kita Hormati Prinsip Demokrasi

Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Mendagri: Kita Hormati Prinsip Demokrasi

Nasional
Kata Polri soal Firli Bahuri Tak Ditahan meski Sudah 2 Kali Diperiksa sebagai Tersangka

Kata Polri soal Firli Bahuri Tak Ditahan meski Sudah 2 Kali Diperiksa sebagai Tersangka

Nasional
Pengacara SYL Sebut Elite Parpol Terlibat Proyek Kementan yang Terkait Pemerasan Firli

Pengacara SYL Sebut Elite Parpol Terlibat Proyek Kementan yang Terkait Pemerasan Firli

Nasional
Ganjar Mengaku Mulai Didekati Investor dan Negara Sahabat Bicarakan IKN

Ganjar Mengaku Mulai Didekati Investor dan Negara Sahabat Bicarakan IKN

Nasional
Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

Spekulasi Kampanye Ganjar Dibuntuti Jokowi: Dibantah Presiden, Disambut TPN

Nasional
Jokowi Soroti Investor Asing Kabur dari Indonesia karena Alotnya Pembebasan Lahan

Jokowi Soroti Investor Asing Kabur dari Indonesia karena Alotnya Pembebasan Lahan

Nasional
Mendagri: DPR yang Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Alasannya Apa?

Mendagri: DPR yang Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Alasannya Apa?

Nasional
Anies Akan Angkat Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Jadi Satgas Pemberantasan Mafia Daging

Anies Akan Angkat Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Jadi Satgas Pemberantasan Mafia Daging

Nasional
Mahfud: Jangan Sampai Golput dengan Alasan Tidak Ada yang Bagus Calonnya

Mahfud: Jangan Sampai Golput dengan Alasan Tidak Ada yang Bagus Calonnya

Nasional
Jokowi Ungkap Butuh Investasi Rp 1.650 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Jokowi Ungkap Butuh Investasi Rp 1.650 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Nasional
Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Nasional
Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Nasional
Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com