Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Kompas.com - 22/05/2023, 09:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mulai menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini.

Kritik tersebut kerap disampaikan Anies dalam pidato kebangsaan maupun orasi ketika bersama koalisi maupun ketika menemui para relawan pendukungnya.

Kritik yang dilontarkan Anies pun bervariasi, mulai dari mobil listrik yang dinilai kurang bijak, pembangunan jalan, market player merangkap pembuat kebijakan hingga urusan pemerintah daerah (pemda) yang dialihkan ke pemerintah pusat.

Berikut poin-poin kritis yang dilayangkan Anies kepada pemerintahan saat ini.

1. Kritik subsidi mobil listrik

Dalam satu kesempatan, Anies mengkritik subsidi mobil listrik yang diberikan dalam pemerintahan Jokowi.

Adapun pemberian subsidi kepada kendaraan listrik bukan tanpa alasan. Subsidi diberikan karena para pengguna telah mendukung penurunan emisi karbon yang harus diturunkan Indonesia.

Selain itu, untuk membantu menarik investasi di dalam negeri dengan banyaknya pengguna mobil listrik.

Baca juga: Anies Disambut Teriakan Presiden Saat Hadiri Acara Temu Kebangsaan Relawan di Tenis Indoor GBK

Namun, Anies menilai bahwa kebijakan subsidi terhadap kepemilikan kendaraan listrik kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup.

Menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

Indonesia, katanya, mempunyai banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan kepada rakyat tepat guna.

Selain itu, Anies juga menyatakan dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan langsung oleh rakyat.

"Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Anies Merasa Dijegal, PDI-P: Itu Kekhawatiran, Persepsinya Begitu

2. Bandingkan pembangunan SBY dan Jokowi

Kemudian, pada Sabtu (20/5/2023), mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali melayangkan kritik kepada pemerintah.

Kali ini, Anies mengkritik soal pembangunan jalan di masa pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam acara HUT PKS ke-21, Anies mengatakan, pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com