Anies mengatakan, era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.
Namun, untuk jalan tidak berbayar tanpa ada biaya tambahan yang dibangun di era Jokowi hanya sebesar 19.000 kilometer. Sedangkan di periode sebelumnya, SBY mampu membangun jalan tidak berbayar sebanyak 144.000 kilometer.
Baca juga: Anies Sebut Pembangunan Jalan Tak Berbayar di Era SBY 20 Kali Lebih Panjang Ketimbang Era Jokowi
"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," ujar Anies.
Tidak hanya itu, Anies kembali membandingkan jalan nasional yang dibangun di dua kepemimpinan. Saat Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan di era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anies menyinggung negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan.
Ia mengatakan, institusi politik yang memeras menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, satu grup, dan satu kelompok saja. Imbasnya, kekuasaan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat.
Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk.
Bahkan, ia mengatakan, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkar kekuasaan.
Baca juga: Singgung Mafia Merajalela di Indonesia, Anies: Termasuk Mafia BTS
Di sela-sela pembicaraan, Anies berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri yang seperti itu.
"Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih," katanya.
Tak sampai di situ, kritik terhadap program-program pemerintahan Jokowi kembali dilontarkan Anies saat menemui relawannya di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Kali ini, Anies menyinggung soal beberapa proyek pemerintah daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat.
Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat mengingat Indonesia adalah negara yang luas. Penduduknya tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke.
Justru, kata Anies, pemerintah pusat perlu memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikannya. Namun, harus tetap diawasi dan pastikan tereksekusi dengan baik.
"Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah," ujar Anies.
Baca juga: Temui Relawan, Anies Singgung Pemerintah Pusat Ambil Proyek Daerah yang Tak Jalan