Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Minta KPU Beri Akses Silon secara Penuh untuk Pencalegan

Kompas.com - 14/04/2023, 15:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara penuh kepada mereka, pada tahap pencalonan anggota legislatif DPR RI, DPRD , provinsi, dan DPRD kota/kabupaten yang akan dimulai pada Mei 2023.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bahkan meminta supaya ketentuan itu dicantumkan secara eksplisit di dalam Peraturan KPU terkait pencalegan ini.

"Kami meminta akses Silon untuk dibuka kepada Bawaslu dan masuk dalam pasal yang jelas," kata Bagja pada Jumat (14/4/2023).

Baca juga: Bawaslu Pastikan Putusan soal Verifikasi Ulang Prima Tak Ikut Batal

Menurutnya, akses terhadap Silon ini krusial karena tahapan pencalegan diprediksi akan banyak terjadi sengketa berkaitan dengan persyaratan para caleg yang diserahkan ke KPU, berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.

Akses secara penuh terhadap Silon dinilai bakal memudahkan Bawaslu untuk mengetahui duduk perkara sengketa, sehingga Bawaslu dapat bekerja maksimal dalam menangani dan mengadili sengketa tersebut.

"Sehingga kami bisa akses juga data yang juga diajukan oleh partai politik, sehingga kemudian kalau ada sengketa kita sudah punya datanya yang bersangkutan," kata Bagja.

Baca juga: Cegah Zakat Jadi Modus Politik Uang, Baznas Kerja Sama dengan Bawaslu

"Misalnya (apabila sengketa berkaitan dengan ijazah, Bawaslu bisa mengetahui bahwa) ijazahnya bermasalah sudah sejak dari (pengumpulan syarat yang dihimpun lewat) Silon di awal," lanjutnya.

Secara khusus, akses Silon secara penuh ini dimintakan kepada KPU sebab Bawaslu enggan preseden pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, pada Agustus hingga Desember 2022 lalu, terulang.

Ketika itu, menurut Bagja, Bawaslu memang diberi akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU, tetapi akses tersebut sangat terbatas sehingga pihaknya tak bisa menggunakannya dengan maksimal.

Baca juga: Jelang Pemilu, Bawaslu Harap Politikus Tak Bagi-bagi Uang Saat Lebaran

"Pengalaman Sipol, 15 menit dibuka kemudian ditutup 1 jam, lalu dibuka 15 menit lagi. Itu pada praktik Sipol pada saat verifikasi partai politik. Itu terjadi. Jadi kami minta, sekarang (Silon) bisa kami akses (penuh)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com