Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Kompas.com - 15/05/2024, 16:42 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai melakukan pelanggaran etik dan pedoman pedoman penyelenggara pemilu.

Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (14/5/2024), DKPP menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam komisioner KPU lainnya terbukti melanggar etik terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih KPU RI pada tahun 2023.

KPU RI dinilai seharusnya menindaklajuti dugaan kebocoran data pemilih tersebut dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi.

Tindakan yang dimaksud adalah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban publik. Sebagaimana dengan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu.

Baca juga: Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ini bukan kali pertama tujuh komisioner KPU RI dijatuhi sanksi oleh DKPP. Sejak akhir 2023 hingga Mei 2024 ini, setidaknya Hasyim Asy’ari dkk sudah empat kali dijatuhi sanksi peringatan. Bahkan, sempat juga mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir.

Lantas perkara apa saja? Berkut rangkuman Kompas.com:

1. Peringatan dan peringatan keras terkait aturan jumlah caleg perempuan

Pada 26 Oktober 2023, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari karena melanggar etik. Sebab, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keterwakilan bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan agar mencapai 30 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sementara itu, enam komisioner lain KPU RI yang juga menjadi teradu, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Mochamad Afifuddin dijatuhi sanksi peringatan.

Dalam putusan ini, DKPP menjatuhkan saksi lebih berat kepada Hasyim karena dinilai tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.

Pasal dalam PKPU tersebut dipermasalahkan karena menggunakan sistem perhitungan dengan desimal ke bawah sehingga aturan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.

Baca juga: KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

Hasyim disebut tidak tegas dan ambigu dalam menyikapi masukan para pihak, khususnya DPR RI, terkait metode penghitungan keterwakilan caleg perempuan paling sedikit 30 persen.

Pasalnya, KPU RI sempat menyatakan secara terbuka akan merevisi aturan bermasalah itu.

Akan tetapi, sikap itu tiba-tiba berbalik 180 derajat setelah dilakukan pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI lewat rapat konsinyering dan konsultasi.

“DKPP berpendapat untuk memberikan sanksi yang lebih berat atas tanggung jawab jabatan yang diemban, meskipun Peraturan KPU adalah produk kelembagaan yang dihasilkan berdasarkan kerja kolektif kolegial,” kata anggota majelis pemeriksa DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, dikutip dari siaran sidang pembacaan putusan lewat akun resmi DKPP pada 26 Oktober 2023.

Pasal bermasalah itu belakangan dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap aturan tersebut, namun KPU RI tak menindaklanjutinya melalui revisi aturan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

Nasional
Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Nasional
Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Nasional
Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Nasional
Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Nasional
Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Nasional
PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

Nasional
Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com