Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Kompas.com - 07/03/2023, 18:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan bahwa penjajakan koalisi dengan PDI-P tidak memengaruhi hubungan partainya dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Mardiono memastikan bahwa KIB akan tetap ada hingga Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskannya ketika ditanya peluang penjajakan koalisi PPP dengan PDI-P setelah terungkapnya pertemuan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Oh enggak. Enggak pernah ada tanda-tanda bahwa KIB akan bubar, enggak," kata Mardiono saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: PDI-P Beberkan Sejumlah Alasan Jajaki Kerja Sama Politik dengan PPP

Mardiono mengatakan, meski membuka peluang kerja sama politik dengan PDI-P, hal itu tidak membuat PPP memutuskan keluar dari KIB.

Ia justru melihat peluang KIB akan menjadi koalisi yang semakin besar jika PDI-P ikut bergabung.

Sebagai informasi, KIB adalah koalisi Pemilu 2024 yang pertama kali dideklarasikan pada Juni 2022.

Koalisi partai politik ini dihuni oleh PPP, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya kan tidak harus keluar (dari KIB) kan. Ya mungkin-mungkin saja kalau koalisi misalnya, KIB kemudian koalisi dengan PDI-P mungkin-mungkin saja. Itu juga hal yang positif. Artinya, parpol-parpol yang besar gabung jadi satu, untuk membangun bangsa dan negara. Tidak ada salahnya," ujar Mardiono.

Baca juga: Romahurmuziy: PDI-P Ajak PPP Berkoalisi untuk Pilpres 2024

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini kemudian membeberkan alasan kenapa KIB tak kunjung mengumumkan pencapresan.

Mardiono mengungkapkan, KIB ingin mempersembahkan sosok calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang terbaik untuk diusung pada Pilpres 2024.

Namun, diakuinya tiga partai KIB memiliki pandangan yang berbeda soal sosok capres-cawapres itu.

"Kalau masih beda ya, masih harus kita bahas. Tentulah kita selalu intens membahas hal-hal itu semua. Enggak ada masalah yang berarti. Kalau toh ada masalah-masalah, ya bisa kita selesaikan dalam koalisi," kata Mardiono.

Baca juga: Soal Berkoalisi dengan PDI-P, PPP: Bukan Poros Baru, tapi Penguatan KIB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com