Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Berkoalisi dengan PDI-P, PPP: Bukan Poros Baru, tapi Penguatan KIB

Kompas.com - 07/03/2023, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai bukan tidak mungkin Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan kedatangan anggota koalisi baru, PDI-P.

Hal itu disampaikannya merespons ajakan PDI-P kepada PPP untuk menjajaki kerja sama politik Pemilu 2024.

"Lalu kemudian KIB bersama koalisi dengan PDI-P kan bisa juga. Bukan poros baru itu, tapi penguatan KIB," kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengungkapkan, posisi KIB saat ini masih terbuka terhadap partai politik lain yang ingin bergabung.

Baca juga: PDI-P Beberkan Sejumlah Alasan Jajaki Kerja Sama Politik dengan PPP

Dengan demikian, lanjut Awiek, setiap partai di KIB dipersilakan mengajak atau menambah partai politik untuk bergabung.

"Nah, KIB (terdiri dari) PPP, PAN, Golkar sama-sama di KIB dan sama-sama terbuka menambah partai. Silakan saja nambah partai, sama-sama berkoalisi," ucapnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR ini menyatakan, kesepakatan tiap partai KIB untuk menambah partai tersebut bukan tanpa sebab.

Menurutnya, hal ini lantaran belum ada koalisi yang pasti. Ia menilai, koalisi yang sudah terbentuk antar partai politik saat ini hanya sebatas kesepakatan internal.

Baca juga: Romahurmuziy: PDI-P Ajak PPP Berkoalisi untuk Pilpres 2024

"Kepastian koalisi itu nanti kalau sudah mendaftar ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tegas Awiek.

Lebih jauh, Awiek mengungkit bahwa PPP dan PDI-P memiliki sejarah kerja sama yang baik dalam pemerintahan.

Ia pun menyebut, apabila nantinya PPP dan PDI-P jadi membangun kerja sama politik pada Pemilu 2024, maka seperti cinta lama bersemi kembali (CLBK).

"Cinta lama bersemi kembali, karena dulu kan pernah ada Mega-Hamzah (Hamzah Haz), dan kita dua kali periode ini menjadi bagian dari koalisi bersama PDI-P. Jadi kerja sama antara PPP dan PDI-P itu hal yang biasa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto diketahui bertemu Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy pada 1 Maret 2023.

Kepada Kompas.com, Hasto membeberkan sejumlah alasan mengapa partainya menjajaki kerja sama politik dengan PPP.

Pertama, PDI-P dan PPP disebut memiliki kesamaan perspektif historis.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com