Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Gelar Rapimnas Setelah Putusan MK soal Sengketa Pileg 2024

Kompas.com - 29/04/2024, 19:35 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurut Mardiono, langkah politik strategis PPP bakal dibahas dalam forum tersebut.

“Nanti setidaknya akan ada rapimnas yang membicarakan soal arah koalisi kita,” ujar Mardiono di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Senin (29/4/2024).

“Tapi, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan soal MK dulu ya, tentang parliamentary threshold. Sekali lagi, ini adalah amanat rakyat yang berdaulat, yang harus kita perjuangkan,” katanya lagi.

Baca juga: PPP Temui PKB, Minta Dukungan Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK

Namun, Mardiono belum menyampaikan secara pasti kapan kemungkinan rapimnas tersebut digelar.

“Secepatnya nanti, begitu selesai di MK ya baru kita menggelar rapimnas untuk merumuskan arah politik kami,” ujarnya

Di sisi lain, Mardiono mengatakan, tengah menjajaki upaya pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada jadwal pasti dari keduanya untuk bertemu.

“Iya, (pertemuan dengan Prabowo) sedang kita atur juga ya,” katanya.

Baca juga: Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Diketahui, Mardiono sempat menyatakan kesiapannya jika PPP diajak bekerja sama oleh Prabowo untuk membangun pemerintahan ke depan.

Selain itu, mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno juga sudah bertemu dengan Prabowo.

Adapun, saat ini partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka baru Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: PKS dan PPP Berpeluang Ikuti Jejak Nasdem-PKB Gabung Koalisi Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com