Salin Artikel

Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Mardiono memastikan bahwa KIB akan tetap ada hingga Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskannya ketika ditanya peluang penjajakan koalisi PPP dengan PDI-P setelah terungkapnya pertemuan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Oh enggak. Enggak pernah ada tanda-tanda bahwa KIB akan bubar, enggak," kata Mardiono saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).

Mardiono mengatakan, meski membuka peluang kerja sama politik dengan PDI-P, hal itu tidak membuat PPP memutuskan keluar dari KIB.

Ia justru melihat peluang KIB akan menjadi koalisi yang semakin besar jika PDI-P ikut bergabung.

Sebagai informasi, KIB adalah koalisi Pemilu 2024 yang pertama kali dideklarasikan pada Juni 2022.

Koalisi partai politik ini dihuni oleh PPP, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya kan tidak harus keluar (dari KIB) kan. Ya mungkin-mungkin saja kalau koalisi misalnya, KIB kemudian koalisi dengan PDI-P mungkin-mungkin saja. Itu juga hal yang positif. Artinya, parpol-parpol yang besar gabung jadi satu, untuk membangun bangsa dan negara. Tidak ada salahnya," ujar Mardiono.

Mardiono mengungkapkan, KIB ingin mempersembahkan sosok calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang terbaik untuk diusung pada Pilpres 2024.

Namun, diakuinya tiga partai KIB memiliki pandangan yang berbeda soal sosok capres-cawapres itu.

"Kalau masih beda ya, masih harus kita bahas. Tentulah kita selalu intens membahas hal-hal itu semua. Enggak ada masalah yang berarti. Kalau toh ada masalah-masalah, ya bisa kita selesaikan dalam koalisi," kata Mardiono.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/18102131/soal-penjajakan-koalisi-dengan-pdi-p-ppp-enggak-ada-tanda-tanda-kib-akan

Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke