Salin Artikel

Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Sudah Disetujui Puan, Anggotanya 12 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengungkapkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kolonel adalah kelompok yang menyatakan diri mendukung dan menyiapkan Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Johan Budi menjadi salah satu yang menginisiasi dan bergabung dalam Dewan Kolonel.

"(Anggotanya) Berkembang. Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, hingga kini, Dewan Kolonel pendukung Puan itu terdiri dari 12 orang. Namun, Budi hanya mengungkapkan enam orang di antaranya.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," jelasnya.

Budi menambahkan, Dewan Kolonel Puan ini akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Nah kolonel kan pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Pak Utut sama Pak Pacul. Ini saya cerita sebenarnya," beber Budi.

Sementara, Trimedya ditugaskan sebagai Koordinator Dewan Kolonel.

Sementara itu, lanjut Budi, setiap Komisi juga memiliki "prajurit" Dewan Kolonel yang merupakan anggota Fraksi PDI-P.

Sebelumnya diberitakan, Johan Budi mengatakan, dia merupakan inisiator dari terbentuknya Dewan Kolonel Puan ini.

Tujuan Dewan Kolonel ini dibuat adalah untuk mendukung Puan di Pemilu 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu, saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi dengan maksud tim itu adalah Dewan Kolonel. 

Namun demikian, Budi menerangkan, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P. Ia menegaskan, Dewan Kolonel terbentuk merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/20010161/johan-budi-sebut-dewan-kolonel-sudah-disetujui-puan-anggotanya-12-orang

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke