Dua Hari Status Buron Mardani Maming, Berujung Penyerahan Diri ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Status buron mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, berakhir.

Setelah 2 hari masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) itu akhirnya menyerahkan diri.

Dalam perkara ini, Maming disebut menerima Rp 104,3 miliar selama kurun waktu 7 tahun, yaitu 2014-2021.

Baca juga: Mardani Maming Menyerahkan Diri ke KPK

Nama Maming resmi masuk DPO KPK pada Selasa (26/7/2022). Sebelum ini, dia tak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan, tepatnya pada 14 Juli dan 21 Juli.

KPK lantas melakukan upaya penjemputan paksa dan menggeledah aprtemen Maming di Jakarta. Tapi, politisi PDI Perjuangan itu tak tampak batang hidungnya.

Dua hari tak terlihat, pada Kamis (28/7/2022), Maming akhirnya unjuk diri di Gedung KPK.

Kemunculan Maming ini pun mengakhiri pencarian KPK terhadap sosok Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nonaktif itu.

Tepati janji

Maming tiba di Gedung Merah Putih KPK didampingi sejumlah kuasa hukumnya sekitar pukul 14.02 WIB.

Ini merupakan kedatangan pertama Maming ke KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Juni 2022 lalu.

Baca juga: Tiba di KPK, Mardani Maming: Saya di Sini Sesuai Janji Saya

Maming mengatakan, dirinya hadir ke KPK untuk memenuhi janji. Dia mengaku, sebelumnya telah bersurat ke lembaga antirasuah itu dan menginformasikan akan datang pada 28 Juli.

"Saya di sini sesuai janji saya, surat saya ke KPK tanggal 25 bahwa saya akan hadir tanggal 28," kata Maming di lobi Gedung Merah Putih KPK kepada awak media, Kamis (28/7/2022).

Maming mengeklaim, surat pemberitahuan berkop PBNU itu dikirimkan ke KPK pada 25 Juli. Menurut dia, surat tersebut telah diterima KPK.

Pihak Maming juga mengaku telah berkoodinasi dengan penyidik terkait kesanggupannya datang ke KPK pada 28 Juli.

Oleh karenanya, Maming merasa heran KPK menetapkan dirinya sebagai buron.

"Saya juga bingung tanggal 25 suratnya masuk, tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO. Padahal, saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28," kata dia.