Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

33 Kandidat Lolos Seleksi Jabatan Tinggi di KPK, Berikut Nama-namanya

Kompas.com - 27/04/2022, 15:23 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 kandidat lolos seleksi untuk mengisi 11 jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang terdiri dari 2 JPT madya dan 9 JPT pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Tim Panitia Seleksi (Pansel) Supranawa Yusuf menjelaskan, terpilihnya 33 kandidat itu dilakukan berdasarkan kompilasi dari seluruh nilai hasil serangkaian tahapan seleksi.

Mulai dari penulisan makalah, penelusuran rekam jejak, pelaksanaan asesmen dan presentasi serta wawancara.

"Mempertimbangkan hasil dari seluruh tahapan seleksi terbuka, maka terpilih tiga calon terbaik yang ditetapkan panitia seleksi untuk setiap jabatan," ujar Supranawa dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Buka Seleksi 11 Jabatan Tinggi, KPK Ajak Polisi dan PNS Bergabung

Berikut 33 nama untuk mengisi 11 jabatan yang lolos seleksi tim Pansel:

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

1. Bahtiar Ujang Purnama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Didik Agung Widjanarko dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

1. Eddy Cahyono Sugiarto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Malikuz Zahar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
3. Wawan Wardiana dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Direktur Penyidikan

1. Asep Guntur Rahayu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
2. Edgar Diponogoroneari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
3. Totok Suharyanto dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV

1. Elly Kusumastuti dari Kejaksaan Republik Indonesia
2. Jamaluddin Farti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
3. Surya Nelli dari Kejaksaan Republik Indonesia

Kepala Sekretariat Dewan Pengawas

1. Haerudin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Jadi Haposan Manurung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
3. Rofii Edy Purnomo dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Baca juga: Bupati Bogor Ditangkap KPK, Kemendagri: Ikuti Dulu Proses Hukum

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com