Kompas.com - 27/04/2022, 15:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, partainya membuka peluang bagi semua tokoh untuk diusung sebagai calon presiden oleh PKS, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, Fathul mengatakan, PKS hingga kini masih fokus mengenalkan sosok Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri ke masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Semua putra-putri terbaik bangsa juga memiliki peluang. Tapi saat ini PKS masih fokus melakukan sosialisasi Dr Salim sebagai pelaksanaan hasil keputusan Majelis Syuro PKS," kata Fathul kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,8 Persen Simpatisan PKS Dukung Anies Maju Pilpres 2024

Hal ini disampaikan Fathul merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan 63,8 persen simpatisan PKS mendukung Anies untuk maju sebagai calon presiden.

"Tiap survei, pendapat pakar, serta aspirasi konstituen dan seluruh masyarakat tentu selalu kami perhatikan dengan baik," ujar Fathul.

Di samping itu, ia juga menekankan bahwa PKS sejak awal mendorong perubahan ambang batas pencalonan presiden agar masyarakat mendapat alternatif yang lebih luas untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Fathul, dengan ambang batas pencalonan presiden yang berlaku saat ini, sebagian besar partai politik membutuhkan koalisi sehingga siapa sosok yang akan diusung akan tergantung hasil kesepakatan antarpartai politik.

"Jadi segala sekam konfigurasi politik masih terbuka," kata dia.

Baca juga: KPK Dalami Kontrak Penyelenggaran Formula E yang Diikat Anies Melebihi Masa Jabatannya

Hasil survei lembaga Charta Politika terkini menunjukkan bahwa Anies mendapatkan dukungan dari simpatisan enam partai politik untuk maju dalam Pilpres 2024.

Survei Charta Politika menunjukkan, Anies mendapatkan dukungan terbanyak dari simpatisan PKS sebesar 63,8 persen.

"(Dukungan untuk Anies) 24,1 persen Partai Golkar, Partai Nasdem 33,9 persen, PKS 63,8 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 24 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 38,9 persen, dan Demokrat 30,6 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.