Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Kompas.com - 15/05/2024, 19:57 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proporsional.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, penyusunan pansel secara rasional-proporsional perlu dilakukan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik.

Busyro juga menekankan perlunya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam pembentukan pansel nanti.

Baca juga: Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

"Kami mengajak dan meminta dengan sangat kepada Presiden dalam proses pansel calon pimpinan KPK untuk memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam pansel sebagai unsur utama, bersama unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih pada unsur masyarakat," kata Busyro dalam surat yang diterbitkan di Yogyakarta, 13 Mei 2024, diterima Kompas.com, Rabu (15/5/2024).

Mantan pimpinan KPK ini juga meminta Jokowi memastikan sikap keterbukaan, etika, politik dan moralitas demokrasi.

Caranya dengan mengajukan jumlah calon pansel tiga kali jumlah pansel yang dimuat di media massa dalam waktu dua pekan.

Baca juga: Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Tujuannya agar masyarakat secara konkret diberi hak partisipasi aktif menilai dan memberikan kritik atas rekam jejak moralitas, integritas dan profesionalitas para calon panitia seleksi.

"(Kemudian Jokowi) memberikan respos positif atas penilaian dan masukan masyarakat tersebut dengan menggantinya dengan calon lain yang selektif sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria autentik kualitas kepribadian dan rekam jejak serta independensi pimpinan KPK," kata Busyro.

Ia juga menyebut, pembentukan pansel pimpinan KPK merupakan momentum memulihkan citra KPK yang telah dirusak pimpinan KPK saat ini.

Baca juga: Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

"Dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi. Sekaligus sebagai momentum masyarakat untuk berpartisipasi secara penuhdalam gerakan bersama pemberantasan korupsi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com