Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Kompas.com - 18/05/2024, 13:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Gunawan menilai, tingginya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah kampus terjadi lantaran minimnya tanggung jawab pemerintah dari sisi bantuan anggaran.

Ia menilai, status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bukan menjadi satu-satunya biang kerok kampus dijadikan lahan bisnis sehingga harus menaikkan uang pangkal maupun UKT.

Buktinya, kata dia, perguruan tinggi lain dengan status Badan Layanan Umum (BLU), Satuan Kerja (Satker), maupun swasta sekalipun tetap mengalami kenaikan UKT.

Baca juga: Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

"Saya ingin menepis anggapan bahwa karena PTNBH kemudian UKT jadi naik. Maksud saya bukan semata-mata karena itu. Bukan (semata-mata komersialisasi pendidikan), tetapi memang tanggung jawab pemerintah yang minim dari sisi anggaran," kata Cecep dalam diskusi daring dikutip dari YouTube Trijaya FM, Sabtu (18/5/2024).

Ia tidak memungkiri lewat status PTNBH, kampus diberi hak otonom oleh pemerintah agar lebih mandiri termasuk dalam mengelola anggaran institusinya.

Namun pengamat pendidikan ini beranggapan, pemerintah bukan berarti menjadi lepas tangan karena status tersebut.

"Tidak serta merta PTNBH jadi mahal. Amanat UU Dikti yang dijabarkan lewat PP masing-masing statuta perguruan tinggi, intinya PTNBH memiliki dua otonomi, otonomi akademik dan non-akademik," ucap dia.

Baca juga: UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

"Keuangan atau pendanaan itu non-akademik, otonomi non-akademik. Tapi yang mesti diingat bahwa bukan berarti pemerintah lepas tangan. Intinya PTNBH supaya mandiri, tetapi tetap bantuan anggaran harusnya dari pemerintah," imbuh Cecep.

Cecep lantas membuktikan minimnya peran pembuat kebijakan dengan membandingkan anggaran bansos dengan anggaran pendidikan.

Menurut Cecep, porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja pendidikan tidaklah cukup.

Anggaran khusus perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun hanya mencapai sekitar puluhan triliun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran bansos yang mencapai ratusan triliun.

Baca juga: BEM Sebut Universitas Bengkulu Hilangkan UKT Terendah Rp 500.000

"Anggaran Kemendikbud khusus perguruan tinggi itu hanya puluhan triliun, ada yang sebut Rp 80 triliun, ada yang menyebut Rp 35 triliun, nanti dicek saja. Tapi yang jelas uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai perguruan kita. Bansos aja Rp 400 triliun lebih, ini hanya puluhan triliun untuk perguruan yang sedemikian banyak," sebutnya.

Sebagai informasi, kenaikan UKT dan uang pangkal oleh sejumlah universitas menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa.

Pengamat pendidikan Ubaid Matraji sebelumnya beranggapan, mahalnya biaya pendidikan ini tidak terlepas karena kebijakan PTNBH. Ia menilai, kebijakan itu justru membuat kampus dijadikan sebagai lahan bisnis dengan menaikkan uang pangkal maupun uang kuliah tunggal.

"Kebijakan PTNBH ini menjadikan kampus sebagai lahan bisnis. Jadi, harus dihentikan. Apalagi, bisnis yang dilakukan kampus ini dengan mencekik mahasiswa lewat kenaikan biaya UKT yang tidak masuk akal, kenaikannya berkali-kali lipat," kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Unsoed: Hampir 70 Persen yang Lolos SNBP 2024 Dapat UKT Terendah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com