Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: PDI-P dan PKS Kecil Kemungkinan Berkoalisi di Tingkat Nasional

Kompas.com - 07/04/2022, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengungkapkan soal kemungkinan koalisi atau tidaknya beberapa partai politik pada Pemilu 2024.

Sirojudin berpandangan bahwa Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kecil kemungkinan untuk berkoalisi.

"Dalam hal ini, PDI-P dan PKS mungkin paling kecil kemungkinannya berkoalisi pada tingkat nasional, meskipun mungkin juga pada tingkat lokal di Pilkada," kata Sirojudin dalam tayangan rilis survei yang disiarkan di channel YouTube, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Masih Ada Nama Megawati di Urutan Keenam

Sirojudin menilai, kedua partai tersebut kecil kemungkinan berkoalisi jika dilihat dari ideologi yang dianut.

Menurut dia, kedua partai tersebut memiliki dua ideologi yang berbeda. PDI-P dinilai kuat membawa ideologi partai kebangsaan, sedangkan PKS membawa ideologi keislaman.

"Kita mencatat jika ideologi ini penting, maka besar kemungkinan partai yang dinilai paling kuat sebagai partai kebangsaan dan partai yang dinilai sebagai partai yang kuat membawa ideologi keislaman itu paling sulit untuk bertemu," nilai Sirojudin.

Baca juga: Blak-blakan Politisi PDI-P Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal, Singgung Pentingnya Uang Kertas dalam Politik

Namun, baik PDI-P dan PKS, kata dia, tetap dapat berkoalisi dengan partai lainnya.

Sementara itu, Sorijudin mengungkapkan soal kemungkinan lain terbentuknya koalisi partai pada Pemilu 2024.

Ia pun menyoroti soal chemistry pada partai-partai politik yang berkaitan dengan komunikasi antar elite partai.

Pihaknya mencatat beberapa partai yang tidak mudah berkomunikasi karena alasan selain ideologi.

"Lebih pada suasana kebatinan antar hubungan partai itu, misalnya PDI-P dengan Demokrat, dengan Nasdem juga, Juga antara Partai Nasdem dengan Partai Gerindra misalnya," ucap Sirojudin.

Baca juga: Sidang Paripurna Interpelasi Formula E Disebut Ilegal, Ketua Fraksi PDIP: Ilegalnya di Mana?

Oleh karena itu, Sirojudin menilai, antara PDI-P dan Demokrat juga kecil kemungkinan berkoalisi. Begitu juga antara PDI-P dan Nasdem.

Perlu diketahui, hingga kini partai-partai politik masih melakukan penjajakan atau komunikasi politik.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, beberapa bulan ini, sejumlah partai yang sudah saling bertemu di antaranya Partai Nasdem dan Golkar, lalu Demokrat dan Nasdem. Lalu, PDI-P juga sempat bertemu dengan Partai Gerindra pada 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com