PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati menegaskan, komunikasi bagi partai-partai di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selalu terbuka hingga saat ini.

Sara merespons PKS yang menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apa pun bisa terjadi. Komunikasi selalu terbuka, bahkan sebelum kampanye selesai, sebelum 14 Februari, masih terus berjalan," ujar Sara saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Baca juga: Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Sara kembali menekankan bahwa pintu bagi partai yang berada di luar koalisi tetap terbuka untuk bergabung.

Menurut dia, Prabowo selalu mengedepankan persatuan Indonesia, khususnya dari kalangan elite.

"Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak itu ada di pihak daripada pimpinan, dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” kata dia.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, kata Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia.

Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Atas dasar itu, ia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.