Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

PDIP Tolak Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Wakil Ketua Komisi II DPR Beberkan Alasannya

Kompas.com - 06/10/2021, 18:23 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang mengatakan, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak usulan pemerintah terkait waktu pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang rencananya dijadwalkan pada 15 Mei 2024 mendatang.

Sebab, kata dia, pelaksanaan pemilihan tersebut berbenturan dengan Bulan Suci Ramadhan yang jatuh pada Maret hingga April 2024.

“Waktu tersebut kurang tepat karena bersamaan dengan masa kampanye. Sudah pasti pelaksanaan pemilu akan mengganggu ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri pada Rabu (10 /4/2024)," imbuh Junimart dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

Alasan lain, lanjut dia, pelaksanaan pemilu pada 15 Mei 2024 nanti akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sangat sulit dilakukan. Sebab, tenggang waktunya yang sangat sempit.

Baca juga: Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Untuk diketahui, menurut Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah ditetapkan pelaksanaannya pada Rabu (27/11/2024).

"Kami hitung-hitung kalau Mei 2024 dilaksanakan pencoblosan Pileg dan Pilpres, maka tidak akan bisa mengejar Pilkada November 2024," ucap Junimart sebagai salah satu anggota fraksi PDIP.

Alasannya, imbuh dia, apabila Mei 2024 dilakukan pemilu dua putaran termasuk mengurus berbagai hal di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), maka pemilihan ini akan selesai pada Agustus hingga September 2024.

Oleh karenanya, Junimart menyatakan bahwa fraksi PDIP lebih menyetujui jadwal pencoblosan pileg dan pilpres 2024 dilakukan pada Kamis (21/2/2024).

Baca juga: Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Adapun pelaksanaan pemilihan tersebut sesuai usulan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada Komisi II DPR.

"Fraksi PDIP sangat setuju jadwal dari KPU bahwa pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Terkait usulan ini, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," ujar Junimart.

Dengan persetujuan itu, ia berharap, Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa amanat untuk hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan oleh KPU.

Sebagai informasi, sebelumnya Komisi II DPR gagal menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI Muhammad Alhamid.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Masa Kampanye Pilkada 2024 Dipersingkat

Adapun agenda rapat tersebut guna membahas persiapan pemilu serentak 2024 pada Rabu (6/10/2020).

Terkait pembatalan rapat bersama yang digelar Komisi II DPR RI lantaran Mendagri Tito Karnavian harus menghadiri rapat internal dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com